Supaya CEO Migas dan Perbankan Tak Ragu Bersikap, BPK Bakal Gelar Seminar

Jakarta - Para CEO di bidang oil and gas serta perbankan sering kali keder kala dihadapkan pada situasi yang menuntut keputusan jitu. Salah-salah, mereka bisa terjerat hukum karena keputusan yang dibikinnya merugikan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memahami situasi sulit yang kerap ditemui para CEO itu.

"BPK ingin membantu para CEO di bidang oil and gas serta perbankan untuk memberikan kejelasan, apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan apa yang dimaksud dengan kerugian bisnis," kata anggota IV BPK Rizal Djalil kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: BPK Dorong Kementan Tingkatkan Alokasi Dana Riset Pertanian

Bisnis oil and gas diketahuinya sebagai area yang penuh ketidakpastian, meski uji tuntas kesesuaian dengan standar (due dilligence) sudah dilakukan. Ketidakpastian itu menuntut kehati-hatian supaya langkah pebisnis tak merugikan negara, atau dengan kata lain melanggar hukum. Maka mereka perlu benar-benar paham apa itu kerugian negara.

BPK akan menggelar seminar nasional tentang kerugian bisnis dan kerugian keuangan negara di bidang oil and gas. Acara akan digelar pada 22 Juli nanti. Rizal Djalil akan menjadi salah satu pembicaranya. Di samping itu dari pihak Pemerintah Menteri ESDM Ignasius Jonan, Penegak Hukum dan Ahli Pertambangan (oil and gas ) dari ITB.

"Kita akan meminta pencerahan dari penegak hukum bagaimana sebenarnya yang dianggap melanggar ranah keuangan negara itu dalam konteks diduga melakukan kerugian keuangan negara. Supaya para CEO kita ini aware, hati-hati, memperhatikan semuanya gitu loh," kata Rizal.

Baca juga: BPK Temukan Beda Data Ekspor-Impor Minerba

Seminar itu akan menjadi perwujudan kontribusi BPK dalam mendorong investasi yang memajukan negara di bidang oil and gas. Potensi oil and gas disebut Rizal masih besar dan perlu dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak. Namun bila para pengusaha tak berani mengambil keputusan, itu akan menyulitkan pengembangan di bidang energi ini. Selain pengusaha yang diberi pemahaman soal perbuatan merugikan negara, auditor BPK juga diharapkan bisa lebih memahami persoalan mendasar ini.

"Nah, karena BPK ini adalah institusi yang paling berwenang melakukan pemeriksaan keuangan negara dan juga untuk menghitung kerugian negara, kami memfasilitasi supaya auditor BPK juga mendapat pemahaman," tutur Rizal. (gbr/gbr)