detikNews
Rabu 26 Juni 2019, 08:34 WIB

Hindari Potensi Kerusuhan, Halal Bihalal di Depan MK Diminta Dibatalkan

Audrey Santoso - detikNews
Hindari Potensi Kerusuhan, Halal Bihalal di Depan MK Diminta Dibatalkan Hermawan Sulistyo/Foto: Ari Saputra
Jakarta - Peneliti senior bidang perkembangan politik lokal, Hermawan Sulistyo, mengkritik rencana aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar aksi massa bertajuk 'Halal Bihalal Akbar'. Menurut Hermawan, halal bihalal adalah momen saling memaafkan satu sama lain di tempat yang tenang, bukan di jalanan.

"Pertama halal bihalal itu untuk silaturahim saling maaf memaafkan di tempat yang tenang. Di MK itu sedang sibuk pengambilan keputusan, sedang ada masalah sengketa hasil Pilpres. Yang kedua lokasinya di jalanan, jalan umum. Masa halal bihalal nya di jalan raya, itu bukan halal bihalal," kata Hermawan kepada wartawan, Selasa (25/6/2019).

Hermawan menuturkan aksi dengan tuntutan kecurangan Pilpres 2019 di Bawaslu pada 21 dan 22, yang berujung kerusuhan, semestinya menjadi pelajaran bagi pihak-pihak yang hendak memobilisasi massa. Pelajaran yang dimaksud Hermawan, lanjut dia, adalah resiko adanya 'penumpang gelap' yang memanfaatkan kerumunan untuk tujuan tertentu.

"Catatan khusus bahwa kemarin saja yang masuk 8 orang ditembak. Jadi yang mau halal bihalal, itu apa tidak takut terjadi seperti kemarin lagi? Logikanya di masukin dulu, masa halal bihalal di tengah jalan, halal bihalal itu silaturahmi di tempat yang lagi tak ada konflik politik," ucap Hermawan.

Hermawan menyarankan Polri untuk melakukan upaya preemtif dengan menyekat warga dari luar Jakarta yang hendak ikut dalam kegiatan di sekitar MK nanti.

"Untuk antisipasinya, polisi harus tahu sumber masanya itu dari mana, kalau misalnya dari Banten ya polisi Banten-lah yang itu yang bertindak mengupayakan preemtif-nya. Jangan setelah ada penembakan, baru sibuk semua," tandas Hermawan.

Sebelumnya, juru bicara PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan rencana pihaknya, GNPF dan beberapa organisasi lainnya untuk mengawal sidang putusan PHPU. Selain itu, pada kesempatan yang sama juga akan dilakukan kegiatan halalbihalal.



"Agendanya juga sama untuk menegakkan keadilan, kecurangan bisa diskualifikasi, yang melakukan kecurangan pada saat pemilu bisa didiskualifikasi, dengan pengawalan masyarakat, jangan takut terhadap kepentingan-kepentingan penguasa. Maka kita hadir sebagai masyarakat mengawal konstitusi yang ada. Ini aksi super damai sebagaimana kita telah lakukan sebelum-sebelumnya," kata juru bicara PA 212 Novel Bamukmin, Jumat (19/6).

Novel menyebut aksi tersebut merupakan kesepakatan Ijtimak Ulama. "Karena juga masih (bulan) syawal ya kita buat sekalian halalbihalal di sana. Itu kan Ijtimak Ulama, bukan hanya satu ulama saja. Ijtimak ulama itu kita selalu mengikuti keputusan para ulama," jelasnya.

Novel juga menyebut aksi kawal sidang MK ini digelar atas sepengetahuan Habib Rizieq Syihab. Dia menyebut Imam Besar FPI itu juga mendukung penyelenggaraan aksi tersebut. Terbaru, Novel mengatakan aksi kawal MK bakal digelar sehari sebelum putusan MK, yaitu 26 Juni 2019.
(aud/fjp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com