Salah Sasaran, BPS Pekanbaru Tarik 500 Kartu Gakin

Pekanbaru - Kartu keluarga miskin (Gakin) untuk mendapatkan dana kompensasi BBM di Pekanbaru banyak yang salah sasaran. Kartu Gakin itu justru lari ke tangan keluarga mapan. Itu sebabnya, sekitar 500 kartu Gakin kembali ditarik pihak Biro Pusat Statistik (BPS) Pekanbaru untuk dibagikan kepada yang benar-benar miskin. Kepala BPS Pekanbaru Nugraheni mengungkapkan hal itu saat dihubungi detikcom, Rabu (12/10/2005) di Pekanbaru. Dia mengakui, dalam mendata penduduk yang tergolong keluarga miskin masih banyak yang salah sasaran. Karena itu, kini pihaknya menerjunkan sekitar 100 petugas untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. "Kesalahan itu terutama terjadi pada tingkat RT dan RW. Sebab kita sendiri tidak memiliki data resmi tentang keluarga miskin. Kami mendapat itu berdasarkan laporan dari tingkat RT dan RW. Namun di lapangan, setelah tim kami turun, banyak kartu Gakin yang salah sasaran. Karena itu kartu untuk mendapatkan dana kompnesasi BBM itu kami tarik kembali," kata Nugraheni. Dia menyebutkan, dari hasil peninjaun tim BPS ke lapangan, lebih dari 500 kartu Gakin dianggap salah sasaran. Kartu untuk orang miskin itu justru dibagi-bagikan RT dan RW ke keluarga yang mapan. "Sekarang 500 kartu itu telah kita coret dan kita tarik. Kartu itu akan kita berikan kepada yang lebih berhak untuk menariknya. Karena dari hasil temuan kita, kartu itu justru jatuh ke tangan warga yang ekonominya mampu," kata Nugraheni. Anggota Komisi II DPRD kota Pekanbaru Suratini Sulistianingrum mengakui pencoretan 500 nama Gakin merupakan bukti ketidaktepatan sasaran pemberian dana kompensasi BBM. "Itu merupakan bukti betapa lemahnya kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru. Bayangkan ada 500 KK yang mampu justru yang mengantongi kartu miskin untuk dapat dana kompensasi BBM," katanya kepada wartawan di gedung DPRD Pekanbaru, Jl Sudirman. Sedangkan Zakirman, Ketua Sosio Audit Indonesia, berharap, dalam pembagian kartu Gakin ini mesti melibatkan banyak pihak. Misalnya, mulai dari RT, RW, juga dilibatkan unsur dari kantor kecamatan dan pihak Polsek setempat. Sebab kartu dana kompensasi BBM ini bukan tidak mungkin menjadi dagangan baru oleh oknum-oknum RT dan RW. "Sudah banyak bukti kan kartu Gakin di perjualbelikan oknum-oknum RT dan kelurahan di Pekanbaru ini. Tidak jelasnya kreteria miskin ini sangat memungkinkan kartu itu menjadi tidak tepat sasaran. Sebab ukuran miskin berdasarkan data di lingkungan masing-masing," kata Zakirman. Dengan tidak jelasnya kreteria miskin tadi, mereka yang tinggal di rumah kontrakan tapi di sekitar orang kaya, akan tetap dianggap miskin. Karena memang lingkungan itu merupakan komplek orang kaya. Padahal, secara ekonomi belum tentu di rumah kontrakan itu mereka benar-benar miskin sebagaimana yang sebenarnya. "Jadi kalau kita tinggal komplek elit lantas kita hanya memiliki mobil Toyota tahun 1990-an, maka kita akan tetap dianggap miskin sama RT setempat. Sebab di lingkungan itu rata-rata warga menggunakan mobil Pajero. Itulah contoh yang terjadi di Pekanbaru ini. Ukuran miskin itu tergantung di masing-masing RT. Itu sebabnya banyak kartu Gakin yang salah sasaran," kata Zakirman. (nrl/)