LP Polewali Mandar Rusuh, Dirjen PAS: Tak Boleh Tambah Syarat Selain Diatur UU

Jakarta - Lapas Kelas II B Polewali Mandar, Sulawesi Barat, rusuh karena kalapas menerapkan syarat harus bisa membaca Alquran untuk napi bebas bersyarat. Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami menekankan semua Lapas di Indonesia tak boleh membuat aturan baru di luar peraturan perundang-undangan.

"Ini catatan bagi kita semuanya tidak boleh menambah syarat-syarat kecuali yang diatur oleh perundang-undangan," kata Sri Puguh kepada wartawan seusai kunjungan di Lapas Cilegon, Banten, Selasa (25/6/2019).

Baca juga: Alasan Menkum Tarik Kalapas yang Wajibkan Baca Alquran untuk Bebas Bersyarat

Sri Puguh memahami maksud kalapas menerapkan syarat bisa baca Alquran itu baik. Namun, sambung Sri Puguh, penerapan syarat itu harus benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Polewali Mandar maksudnya baik tapi salah, makanya tadi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya kita harus baik tapi benar, tidak cukup baik tapi harus benar," ujar dia.

Baca juga: LP Polewali Mandar Rusuh karena Syarat Baca Alquran, Kalapas Ditarik

Dia mengatakan tak ada motif lain terkait kerusuhan yang terjadi di Lapas Polewali Mandar itu. Laporan yang masuk ke Ditjen PAS hanya terkait persyaratan baca Alquran yang memicu kemarahan warga binaan.

"Tidak, itu aja karena menambah syarat, yang bersangkutan marah karena itu yang dateng kan mereka berdua, satu sudah bebas satu belum. Karena ada persyaratan baca Alquran," tuturnya.

Atas kejadian itu, Sri Puguh menarik kalapas ke Kanwil Kemenkumham setempat. Pucuk pimpinan di Lapas Polewali Mandar dijabat pelaksana harian.

"Oleh karenanya Kalapasnya ditarik ke Kanwil untuk sementara di-PLH-kan," kata dia.



Tonton video Rutan Lhoksukon Aceh Utara Rusuh, 73 Napi Kabur:

[Gambas:Video 20detik]

(knv/knv)