MPR Minta Pemerintah Pikirkan Protes Masyarakat Soal Koter

Jakarta - Rencana pengaktifan koter hingga ke desa-desa terus memicu polemik. Sampai-sampai Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid meminta pemerintah mempertimbangkan lagi keberatan yang muncul dari kalangan masyarakat.Hidayat mengaku menerima beberapa SMS mengenai keberatan masyarakat soal diaktifkannya kembali Babinsa, lembaga koter paling bawah. Ia mendapat informasi beberapa Babinsa sudah ada yang mendatangi pesantren untuk menanyakan aktivitas kiai di luar pesantrennya.Karena itu ia mengimbau pemerintah memperhatikan keberatan di tingkat masyarakat, sehingga peran TNI untuk proaktif memerangi terorisme bisa lebih efektif lagi."Ini harus direspons pemerintah. Karena ketersandungan itu justru bukan dari gunung besar, tapi karena kerikil kecil-kecil," katanya memberikan kiasan.Hidayat menilai keterlibatan TNI dalam memerangi terorisme sebetulnya bisa dalam bentuk koordinasi yang efektif antara intelijen TNI dan intelijen lain, serta kerjasama dengan aparat kepolisian untuk cegah tangkal terorisme."Pengaktifan Babinsa akan menimbulkan trauma masyarakat pada masa Orba sehingga wacana ini harus betul-betul dipertimbangkan dalam rapat kabinet," kata politisi PKS ini.Hidayat juga mengimbau agar DPR terus mengawasi kebijakan pemerintah terkait pengaktifan kembali koter ini. Ia mengusulkan agar dibentuk payung hukum mengenai peran serta TNI dalam membantu memerangi terorisme agar di lapangan tidak terjadi gesekan dengan aparat kepolisian. (umi/)