detikNews
Senin 24 Juni 2019, 19:39 WIB

Rapat di DPR, Mendikbud Dapat Dukungan soal PPDB Zonasi

Tsarina Maharani - detikNews
Rapat di DPR, Mendikbud Dapat Dukungan soal PPDB Zonasi Komisi X DPR rapat bersama Mendikbud Muhadjir Effendy (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Jakarta - Komisi X DPR hari ini menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi X menyampaikan pandangan terkait PPDB zonasi yang saat ini menimbulkan kontroversi.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019). Anggota Komisi X F-PPP, Anas Thahir menyatakan setuju dengan penerapan sistem PPDB zonasi. Ia dapat memahami tujuan PPDB zonasi.

"Di tengah ribut dan reaksi keberatan terhadap kebijakan zonasi, saya bagian dari masyarakat yang justru mendukung. Karena bagi saya zonasi ini merupakan solusi dari banyak persoalan yang dihadapi Mendikbud, bukan hanya soal guru, soal hak-hak rakyat untuk dapatkan akses pendidikan, ujungnya meningkatkan mutu pendidikan," ujar Anas.


Namun, dia menyampaikan sejumlah catatan. Salah satunya, Anas mendorong agar Kemendikbud lebih masif dalam menyosialisasikan program.

"Saya mengimbau agar Kemendikbud dapat melakukan sosialisasi pada setiap tahun ajaran baru mengenai kebijakan yang akan dilakukan," kata dia.

Hal senada disampaikan anggota Komisi X F-Demokrat Putu Supadma. Dia bahkan turut mendukung usulan kenaikan anggaran Kemendikbud untuk tahun 2020.


Namun, Putu berharap Komisi X DPR dilibatkan dalam tiap kebijakan yang dilakukan Kemendikbud. Ia menyinggung soal revisi Permendikbud 51/2018 terkait PPDB. Putu juga mempertanyakan koordinasi antara Muhadjir dengan Presiden Joko Widodo terkait penerapan PPDB zonasi.

"Kita apresiasi sistem zonasi. Memang di daerah banyak terjadi kemacetan, sekolahnya jauh, justru akan memberikan efisiensi dan lainnya," kata Putu.

"Tapi yang saya lihat jawaban Bapak Presiden yang mengembalikan ke Bapak, apa bapak tidak berkoordinasi dengan presiden untuk menerapkan sistem zonasi ini?" imbuh dia.


Muhadjir mengakui penerapan PPDB zonasi belum sempurna. Ia mengatakan Kemendikbud terus melakukan evaluasi PPDB zonasi tiap tahun.

"Soal kebijakan zonasi itu sudah 3 tahun berjalan, tapi harus selalu ada perbaikan dari waktu ke waktu. Saya kira tidak instan dan serta merta langsung bagus," kata Muhadjir dalam rapat.

Ia pun kembali menegaskan PPDB zonasi bertujuan untuk menyetarakan sekolah-sekolah di berbagai daerah. Menurut Muhadjir, sistem zonasi merupakan solusi terhadap ketimpangan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah.


"Jadi bukan bagus dulu baru zonasi. Justru pendidikan jadi bagus dari zonasi. Jadi jangan dibalik-balik. Karena kalau kita nunggu semuanya beres dan setara baru zonasi, ya ngapain kalau sudah bagus," ucapnya.

Rapat hari ini sedianya membahas anggaran Kemendikbud TA 2020. Muhadjir sempat memaparkan pagu indikatif Kemendikbud sebesar Rp 34,5 triliun beserta usulan tambahan Rp 12 triliun.

Namun, usulan penambahan anggaran Kemendikbud itu belum dapat diterima DPR. Komisi X DPR selanjutnya akan kembali menggelar rapat untuk membahas anggaran tahun 2020 dengan Muhadjir pada awal Juli mendatang.


Rusuh! Mahasiswa di Jawa Timur Demo Tolak Sistem Zonasi:

[Gambas:Video 20detik]


(tsa/jbr)
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed