detikNews
2019/06/22 08:25:13 WIB

Round-Up

Respons Jokowi, Mendikbud Ubah Kuota Siswa Berprestasi

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
Respons Jokowi, Mendikbud Ubah Kuota Siswa Berprestasi Foto: Ilustrasi PPDB (Andhika Akbarayansyah)
Jakarta - Kontroversi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi sampai ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melakukan revisi.

"Sudah saya perintahkan kepada Menteri untuk dievaluasi. Karena antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda. Dan setiap daerah memiliki karakter yang berbeda-beda. Sudah saya perintahkan dievaluasi" kata Jokowi saat ditemui wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (21/6/2019).

Sistem zonasi memang menimbulkan pro-kontra. Ruwet PPDB yang paling kentara adalah terkait pembatasan kuota jalur prestasi maksimal 5 persen.


Aturan sistem zonasi PPDB 2019 sendiri merujuk pada Peraturan Mendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur tiga jalur proses PPDB yaitu zonasi dengan kuota minimal 90 persen, prestasi dengan kuota maksimal 5 persen, dan jalur perpindahan domisili orang tua dengan kuota maksimal 5 persen.

Merespons permintaan Jokowi, Muhadjir mengatakan evaluasi sudah dilakukan. Perbaikan sudah dilakukan terkait kuota siswa berprestasi dari luar zonasi sekolah.

"Evaluasi yang dimaksud Bapak Presiden ya diminta untuk ditinjau bagian-bagian mana yang masih belum ada kesepakatan atau 'kontroversi'. Dan salah satunya kan kuota untuk siswa berprestasi dari luar zonasi semula 5 persen, beliau berpesan semoga diperlonggar gitu," kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (21/6).


"Dan karena itu kita longgarkan dalam bentuk interval antara 5 sampai 15 persen. Untuk daerah-daerah yang pas dengan 5 persen seperti peraturan yang lama, jalan terus. Tapi untuk yang masih belum, sesuai dengan permintaan, saran, dan usul beberapa pemda yang masih ada masalah itu kemudian kita rapatkan dengan eselon 1 seluruh Kemendikbud dan kita undang juga beberapa Kepala LPMP yang zonasinya masih bermasalah dan kemudian kita putuskan bersama sesuai dengan arahan Presiden supaya dilonggarkan itu maka kita naikkan," lanjutnya.

Dia mengatakan interval kuota 5 persen sudah dilonggarkan. Muhadjir mengatakan sistem zonasi tidak dibuat tiba-tiba. Dia mengatakan sistem ini perlu untuk pemerataan kualitas sekolah. Muhadjir mengatakan sistem ini dibuat untuk menghapus kastanisasi sekolah.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed