Mendikbud Soal PPDB: Jepang Hingga Malaysia Sudah Terapkan Zonasi

Jakarta - Peraturan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi menjadi kontroversi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyebut sistem zonasi sudah diterapkan di banyak negara.

"Kalau contoh soal base practicenya sudah tidak ada yang meragukan, kita bisa lihat Jepang, Korea, Aussie, semua sudah gunakan zonasi. Malaysia juga mulai menetapkan zonasi. Jadi untuk zonasi ini saya kira untuk pembangunan pendidikan kita, merupakan salah satu pilihan yang baik," kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: PPDB Zonasi Akan Dikukuhkan Dalam Perpres

Muhadjir menyebut, sistem zonasi ini juga salah satu mengikis peluang pungli bangku sekolah siswa. Kemendikbud sudah menggandeng saber pungli hingga KPK untuk mencegah pungli.

"Percayalah siapapun yang lakukan kecurangan, cepat lambat akan terkuak, terbongkar dan saya ingatkan jangan main-main dengan kebijakan zonasi ini terutama mau main curang. Kasihan anaknya, kalau ia masuk sekolah dengan hasil curang, ia akan diledek sampai seumur hidup, masuk karena curang. Tanamkan lah kejujuran pada anak sejak dini. saya berharap masyarakat segera berubah, bahwa yang namanya sekolah pada akhirnya menjadi favorit semua. Anak yang berprestasi bukan karena sekolahnya tapi karena anak itu sendiri," jelasnya.

Lebih lanjut, Muhadjir juga mengingatkan kepada pihak sekolah swasta untuk meningkatkan mutu. Dia ingin sekolah swasta bisa bersaing dengan sekolah negeri agar menjadi pilihan orang tuanya menyekolahkan anaknya.

Baca juga: Revisi PPDB Zonasi, Jalur Prestasi Bisa Sampai 15 Persen

"Saya mohon untuk peranan swasta juga diperbesar. Jangan diabaikan, tetapi saya mohon pihak swasta juga jangan bikin sekolah yang tidak mutu dan abal-abal. Tahu betul-betul untuk mencerdaskan bangsa. Syukur-syukur kalau memiliki unggulan ketimbang negeri sehingga menjadi pilihan bagi orang tua. Itu juga tantangan swasta. Sudah tidak zamannya lagi sekolah swasta yang menampung standar rendah di bawah negeri, itu sudah menjadi urusan negara, termasuk keluarga miskin itu urusan negara. Dengan zonasi saya kira hal-hal itu mudah dibaca," kata Muhadjir.



Simak Juga 'Blak-blakan Mendikbud: Menjawab Kontroversi Sistem Zonasi':

[Gambas:Video 20detik]

(idn/imk)