Rumusan Koordinasi Intelijen Melawan Teroris Belum Jelas

Jakarta - Salah satu agenda dalam rapat koordinasi Kementrian Politik, Hukum dan HAM (Rakor Polhukam) adalah membahas penanganan terorisme pasca bom Bali II. Sayangnya, hingga kini belum diketahui rumusan koordinasi intelijen terkait keterlibatan TNI dalam memerangi teroris."Ini sedang dirumuskan dengan jajaran polhukam tentang masalah-masalah koordinasi," kata Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar usa rakor di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/10/2005).Namun, Syamsir enggan berkomentar lebih jauh tentang hasil rumusan koordinasi intelijen dalam rakor tersebut. Mantan purnawirawan Mayjen ini hanya menjawab, masalah koordinasi itu menjadi persoalan yang tengah dibahas. Seperti diketahui, berbagai kalangan menilai masalah koordinasi intelijen antar instansi dalam pencagahan terorisme menjadi persoalan. Padahal, dalam pidato di HUT ke-60 TNI, Presiden memerintahkan agar semua instansi terkait untuk melakukan koordinasi dan TNI turut aktif dalam penanganan terorisme. Peran TNI dalam pemberantasan teroris ini diartikan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, dengan mengaktifkan kembali komando teritorial (koter) hingga tingkat desa.Menanggapi hal tersebut, Syamsir yang juga mantan Kepala Badan Intelijen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BIA), enggan merinci seperti apa rumusan koordinasi tersebut. Pada kesempatan terpisah, Ketua Desk Koordinasi Penganggulangan Terorisme (DKPT) Kementerian polhukam Asyaad Mbai mengatakan, apabila aparat TNI melihat ada hal-hal yang mencurigakan atau ada orang merakit bom harus segera melapor ke polisi. "Karena upaya penindakan tetap ada pada kepolisian," ujar Asyaad.Apakah aparat TNI (intelijen) bisa menangkap teroris? "Bisa, tapi segera serahkan ke polisi. Semua orang juga bisa menangkap, tapi serahkan ke polisi. Teroris itu tidak membuat bom di hutan, tapi di tengah-tengah masyarakat atau di samping tetangga kita," jelas Asyaad.Asyaad meminta, agar semua pihak jangan menaruh curiga dengan keterlibatan TNI akan kembali seperti dulu di Zaman orba. Justru, keterlibnatan TNI ini untuk memantau kegiatan orang-orang yang diduga akan mengarah pada tindakan teroris di tengah masyarakat. "Jadi, harus ada yang peduli untuk mengawasi, apapun namanya. Apa koter, teritorial atau babinsa," papar dia.Sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, peran teritorial TNI dalam penanggulangan teroris hanya untuk membantu pihak kepolisian. Bantuan itu dalam bentuk pencegahan dan memberikan informasi. Ini artinya, bantuan TNI ini tidak terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan intelijen. (ism/)