detikNews
Kamis 20 Juni 2019, 19:12 WIB

Potong Tarif PBB, Walkot Semarang Klaim Setoran Pajak Malah Naik

Uji Sukma Medianty - detikNews
Potong Tarif PBB, Walkot Semarang Klaim Setoran Pajak Malah Naik Foto: Istimewa
Semarang - Pada tahun 2018, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengambil kebijakan pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat Kota Semarang. Dengan kebijakan tersebut tidak kurang dari 161.860 merasakan dampak dari pembebasan PBB karena memiliki aset kurang dari 130 juta.

Tak hanya itu, menurut pria yang akrab disapa Hendi ini, seluruh masyarakat Kota Semarang juga mendapatkan keringanan dengan adanya penurunan kewajiban pajak sebesar 40% dari nilai yang ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan tersebut pada awalnya dinilai akan merugikan Pemerintah Kota Semarang karena berpotensi menurunkan potensi pajak yang terkumpul dari PBB. Namun faktanya, kata Hendi, pasca diterapkan kebijakan tersebut jumlah penyetoran PBB di Kota Semarang justru meningkat dibanding tahun sebelumnya,.

Kala itu, banyak kalangan menilai kebijakan setelah diterapkannya pemotongan hingga pembebasan pajak olehnya di tahun 2018, ternyata justru membuat partisipasi masyarakat Semarang semakin meningkat dalam melakukan kewajibannya dalam pembayaran pajak.


Hendi memaparkan jika di tahun 2017 PBB menjadi sumber pembangunan dari sektor pajak terbesar di Kota Semarang, pasca diterapkan kebijakan pemotongan pajak di tahun 2018, PBB naik menjadi yang terbesar pertama. Di sisi lain, Hendi juga menekankan jika peningkatan partisipasi pajak juga meningkat karena pemerintahan hari ini lebih responsif.

"Terbukti pembebasan ini tidak lantas membuat pendapatan berkurang, justru ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui penyetoran pajak," tutur Hendi dalam kegiatan Pekan Panutan PBB 2019, di Balaikota Semarang, Kamis (20/8/2019).

"Kalau dulu sampai ada jalan yang diaspal dengan iuran warganya. Sekarang masyarakat tinggal lapor lewat Lapor Hendi, Pemerintah Kota Semarang langsung turun ke jalan, sehingga merasakan dampak dari pajak ini," tegasnya.

Terkait kegiatan Pekan Panutan PBB 2019 sendiri, Hendi mengharapkan adanya sebuah peningkatan sinergitas antara pemerintah dan masayarakat, terkhusus dalam melakukan pembangunan Kota Semarang dari sektor pajak. Untuk itu Wali Kota Semarang tersebut menghimbau agar masyarakat dapat tepat waktu dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB.

"Sehingga dengan begitu target pajak daerah dalam membiayai pembangunan dapat tercapai, dimana seperti yang disampaikan tadi bahwa PBB telah menjadi komponen pajak dengan kontribusi terbesar dalam pembangunan Kota Semarang," himbau Hendi.


Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, Yudi Mardiana, menjelaskan bahwa jajarannya berupaya penuh untuk meningkatkan penerimaan pajak PBB ini diantaranya dengan memberi edaran ke OPD agar para ASN dapat membayar PBB saat penerimaan gaji atau TPP.

"Alhamdulilah hasilnya cukup signifikan. Dari sekian OPD terpilih Dispendukcapil, Asisten 2, dan Kecamatan Tugu yang kami nilai sangat patuh. Untuk itu kami beri hadiah berupa TV, Kulkas, dan Sepeda sebagai bentuk apresiasi," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut diberikan pula apresiasi kepada sejumlah perusahaan dan perbankan yang telah patuh melakukan pembayaran PBB sebelum jatuh tempo seperti PT Jasa Marga, PT Pelabuhan Indonesia, bank Indonesia, PT Djarum, SMC RS Telogorejo, PT Pertamina, PT PLN, PT KAI, Bank Jateng, Bank Mandiri, BNI, dan BTN.

Bagi masyarakat yang membayar sebelum jatuh tempo juga akan diikutkan undian berhadiah 1 unit Rumah Tipe 36 dan 5 unit sepeda motor sebagai hadiah hiburan.
(idr/idr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed