PDIP: Oposisi Penting, Tidak Harus Ada Power Sharing

Jakarta - PDI Perjuangan mengatakan oposisi merupakan elemen penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. PDIP menolak ide oposisi turut mendapatkan kursi menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) mendatang.

"Tidak harus. Tidak harus ada power sharing. Menurut saya terlalu murah kalau orang hanya karena mau dapat kursi menteri lalu menjual apa yang selama ini sudah diinikan (diperjuangkan). Dan belum tentu juga efektif nanti dalam pemerintahan ke depan," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Baca juga: Tjahjo: DPD PDIP Se-Indonesia Ingin Megawati Tetap Pimpin Partai

Menurut Andreas, kehadiran oposisi penting untuk proses check and balances pemerintahan. Dalam kehidupan demokrasi, lanjut dia, kritik merupakan hal yang lumrah.

"Dialektika itu penting dalam politik. Harus ada proses dialektika dan dinamika. Jadi kita kan dukung demokrasi. Masak mau semua otoritarian. Nggak ada dong? Beda pendapat itu penting," tegasnya.

Baca juga: PDIP Sebut Jokowi Kebut Infrastruktur Imbas PR Era Soeharto

Ia kemudian mengulas peran PDIP sebagai oposisi selama 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Andreas menyebut banyak manfaat yang didapatkan PDIP selama menjadi oposisi.

"Kami PDIP ini sudah pernah menjadi partai yang di luar pemerintahan 10 tahun dan kami merasakan betul manfaat jadi partai penyeimbang di luar pemerintahan itu penting. Dan itu juga penting buat pendidikan politik bagi masyarakat," ujar Andreas.

"Karena toh, kita kan harus tanggung jawab dengan konstituen kita juga. Yang melihat bahwa kita selama pemilu kan berbeda pendapat," imbuh dia.



Tonton video Gelar Rakernas, PDIP: Momen untuk Bersyukur atas Kemenangan Jokowi:

[Gambas:Video 20detik]

(tsa/knv)