Budiman mengatakan program pembangunan infrastruktur ini sudah ada sejak pemerintahan presiden ke-2 Soeharto. Namun pembangunan ini disebut tidak tidak ada hasilnya sehingga menjadi beban bagi pemerintahan setelah Orde Baru.
"Pak Jokowi menyelesaikan PR yang tidak dikerjakan pada rezim otoriter Orba, yaitu membangun infrastruktur fisik, di mana di banyak negara, infrastruktur fisik itu di periode otoriter dan otoritarian," ujar Budiman dalam diskusi Kedai Kopi bertajuk 'Siapa Bisa Baca Jokowi' di Upnormal, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2019).
Budiman menilai Jokowi pembangunan SDM baru bisa dicapai ketika fasilitas memadai. Untuk itu, Jokowi saat ini lebih fokus pada pembangunan infrastruktur.
"Karena begini, kalau rezim-rezim diktator sudah bangun infrastruktur fisik, saat rezim demokratis ini APBN-nya akan disalurkan untuk sosial, untuk sekolah, kesehatan, pertanian, subsidi orang tua, pensiunan, dan pengangguran," ucapnya.
"Sementara ini rezimnya diktatornya begitu, sehingga terpaksa Pak Jokowi bagi-bagi buat ngerjain PR-nya si Soeharto. Pak Jokowi mengerjakan tugasnya rezim diktator dan tugas negara di rezim demokratis," imbuh Budiman.
Budiman kemudian membandingkan dengan beberapa negara yang sudah maju saat ini. Budiman menilai infrastruktur negara maju sudah terbangun pada masa pemimpin terdahulu.
"Jerman terbangun fisiknya di masa Hitler, Rusia di masa Stalin, Korea Selatan terbangun fisiknya di masa Park Chung Hee. Ketika demokrasi liberal terjadi, pemerintahan sipil kita menggunakan APBN untuk membangun sosial," jelasnya.
Negara Maju ala Jokowi: Infrastruktur Baik, Rakyatnya Optimis (eva/gbr)
