Kepala BPS DIY: Responden Tak Jujur, KKB Salah Sasaran

Yogyakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DI Yogyakarta, Lukito Prapto Prijoko, Selasa (11/10/2005) datang memenuhi panggilan DPRD DIY terkait kisruh penyaluran kartu kompensasi BBM (KKB). Dalam pertemuan itu, Lukito mengakui ada yang salah sasaran dalam penyaluran dana tersebut tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Responden yang berbohong turut berperan dalam salah sasaran ini."Memang ada dan terjadi salah sasaran dalam penyaluran tapi jumlahnya sedikit sekali. Kalaupun ada petugas yang salah mendata, hal itu disebabkan ada warga yang tidak jujur saat didata," kata Lukito Prapto Prijoko saat berdialog dengan anggota DPRD DIY di gedung dewan Jl Malioboro Yogyakarta, Selasa (11/10/2005).Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi D DPRD DI Yogyakarta, Basuki Rahmat dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Agus Sulistiyono. Dalam pertemuan itu, hampir semua anggota dewan yang hadir menanyakan masalah masih banyaknya kartu kompensasi BBM yang salah sasaran dan banyaknya keluarga mampu yang mendapatkan KKB.Lukito mengakui, memang terjadi kesalahan pendataan yang disebabkan oleh terbatasnya waktu dan jumlah petugas yang diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pendataan. "Kalau ada kesalahan pendataan, kami akan segera mengecek ulang dan kami juga langsung merespons setiap pengaduan masyarakat miskin," katanya.Sebaliknya, kata Lukito, BPS DIY juga merasa keheranan karena ada warga yang mengaku miskin mendatangi posko pengaduan di Kepatihan beberapa waktu lalu, tapi saat datang berbondong-bondong dengan mencarter bus. "Apa mereka yang protes itu benar-benar miskin, tapi kok bisa memakai bus, yang bayari siapa?" ujar Lukito balik bertanya.Lukito mengakui kesalahan data bisa terjadi tapi tidak semata-mata hal itu diakibatkan kesalahan petugas lapangan. Dia menggambarkan petugas yang terjun ke masyarakat dan bukan di daerahnya sendiri belum tentu mengetahui secara persis kondisi setempat. Bahkan kalaupun responden berbohong, petugas juga tidak mengetahui."Kesalahan bisa terjadi karena petugas, tapi ada pula warga yang tidak jujur atau memberikan keterangan yang tak sesuai dengan apa yang semestinya pada saat di didatangi petugas. Karena itu perlu bekerja sama dengan satuan petugas di lingkungan pendataan. Informasi dari ketua lingkungan juga diperlukan," ungkap Lukito.Lukito menambahkan, jika memang betul-betul salah sasaran dan ternyata ada keluarga mampu yang mendapatkan KKB, maka pihak BPS akan segera menarik kartu tersebut karena hingga saat ini sudah cukup banyak KKB yang dibatalkan oleh BPS DIY yakni sekitar 2.000 kartu yang tidak sesuai peruntukannya. Sementara itu anggota DPRD DIY, Wajdi Rahman meminta BPS segera melakukan pendataan ulang untuk menghindari kesalahan yang sama pada pemberian dana kompensasi BBM tiga bulan mendatang. Tingkat kesalahan yang tinggi menurutnya berakibat pada ketidaktepatan pengambilan kebijakan."Namun kalau kesalahaan data masih terjadi, pemerintah berarti mengambil kebijakan berdasarkan data yang salah pula," kata Rahman. (nrl/)