Halalbihalal di Mabes TNI, Menhan Prihatin Ada Prajurit Tak Setuju Pancasila

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menghadiri acara silaturahmi dan halalbihalal di Mabes TNI. Ryamizard bicara soal menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Acara halalbihalal pada pagi hari ini mencerminkan betapa pentingnya kita semua untuk terus menyambung silaturahmi di antara anak bangsa dan sesama prajurit, bersama juga para sesepuh, purnawirawan TNI. Demi terus terpeliharannya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pada akhirnya menjaga keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang sangat kita cinta bersama," kata Ryamizard di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (19/6/2019).

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I DPR Tanggapi Usul BPK soal Wajib Militer

Ryamizard kemudian bicara soal hakikat jati diri prajurit terkait dinamika politik yang berkembang saat ini. Mantan KSAD era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengatakan TNI merupakan organisasi solid yang mengabdi tanpa pamrih yang dilandasi loyalitas.

"TNI berasal dari rakyat, lahir dari rakyat, dan bersama-sama berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh karena itu harus senantiasa menjadi organisasi yang dicintai rakyat. Etos inilah yang kemudian hari yang dilibatkan dalam nilai-nilai sapta marga, sumpah prajurit, yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945," kata dia.

Baca juga: Hari Lahir Pancasila, Jokowi: Kemiskinan dan Ketimpangan Jadi Tantangan Serius

Ryamizard mengatakan tugas pokok TNI baik prajurit aktif maupun purnawirawan yaitu menjaga keselamatan bangsa, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Selain itu, TNI juga bertugas menjaga dan mengamankan ideologi dan konstitusi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Ryamizard mengaku melihat lunturnya penerapan nilai Pancasila dalam tata kehidupan. Dia menyebutkan hasil riset yang hasilnya menyebutkan ada sejumlah mahasiswa, siswa SMA, PNS, hingga anggota TNI yang terpengaruh pada paham yang tidak setuju dengan Pancasila.

Baca juga: 3 Eks Kepala Tersangka Melawan Negara, Menhan: Hukum Panglima Tertinggi

"Dalam pengamatan kami, ada 23,4 persen mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. 23,3 persen pelajar SMA setuju jihad untuk negara Islam. 18,1 persen pegawai setuju tak setuju dengan ideologi Pancasila. 19,4 PNS menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Dan 9,1 persen pegawai BUMN yang menyatakan tak setuju dengan ideologi negara dan kurang lebih 3 persen, ada TNI terpengaruh dan tak setuju Pancasila. Ini memprihatinkan sekali," ungkapnya.

Menurutnya hal ini sebagai tanda bahaya. Ryamizard mengingatkan bahwa anggota TNI aktif maupun purnawirawan masih berkewajiban untuk menjaga NKRI termasuk Pancasila sebagai ideologi negara.

Baca juga: Beri Pesan Kebangsaan, BJ Habibie: Hindari Tindakan yang Pertajam Polarisasi

"Selesai Pancasila ini akan terjadi pertumpahan darah. Pasti. Seperti di Timur Tengah. Ini yang tidak kita inginkan dan sangat merisaukan kita. Karena kita ini penjaga Pancasila. Karena di sumpah prajurit pertama disampaikan Demi Allah, saya bersumpah setia kepada NKRI, yang berdasarkan Pancasila dan UUD '45," kata dia.

"Marga kedua juga disampaikan, kami Patriot Indonesia mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak pernah menyerah sampai mati. Ini janji kita," sambung Ryamizard. (jbr/fjp)