Rabu 19 Juni 2019, 11:00 WIB
Indonesia Dukung Resolusi Hak Suara Sierra Loane dan Somalia di ILO
Foto: Kemnaker
Jakarta -
Indonesia mendukung resolusi Sierra Loane dan Somalia untuk mengembalikan hak suara kedua negara tersebut dalam International Labour Organization (ILO). Hal tersebut disampaikan Dirjen Pembinaan Pengawasan K3 Sugeng Priyanto dalam rangkaian Internatioan Labour Conference (ILC) di Jenewa pada Senin (17/6/2019).
"Kami mendukung penuh resolusi pengembalian hal suara bagi negara Sierra Loane dan Somalia. Kami telah putuskan bahwa kedua negara itu berhak menyuarakan kembali kepentingan mereka di ILO," ucap Sugeng dalam keterangannya, Rabu (19/6/2019).
Sierra Loane kehilangan hak suara sejak 1997 dan Somalia sejak 1988 karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran di ILO. Kegagalan pembayaran tersebut disebabkan adanya perang saudara yang terjadi di kedua negara tersebut.
Sugeng mengatakan kegagalan pembayaran kedua tersebut disebabkan faktor di luar kontrol pemerintah. Ia juga menyarankan komite finance mengusulkan agar resolusi pengembalian hak suara kedua negara dapat diterima seluruh anggota ILO.
"Dengan kembalinya hak dua suara itu nanti diharapkan kedua negara tersebut berhak untuk ikut voting atas semua hal di ILO atau adopsi konvensi, rekomendasi, dan protokol ILO guna memajukan dunia ketenagakerjaan di sana," ucap Sugeng.
Lanjut Sugeng, mengatakan untuk mengembalikan hak suara, kedua negara juga harus menyatakan komitmennya untuk melakukan pembayaran semua tunggakan dalam rangka waktu yang jelas. Selanjutnya, ILC akan melakukan voting untuk menyetujui pengembalian hak suara negara yang bersangkutan.
(idr/idr)
"Kami mendukung penuh resolusi pengembalian hal suara bagi negara Sierra Loane dan Somalia. Kami telah putuskan bahwa kedua negara itu berhak menyuarakan kembali kepentingan mereka di ILO," ucap Sugeng dalam keterangannya, Rabu (19/6/2019).
Sierra Loane kehilangan hak suara sejak 1997 dan Somalia sejak 1988 karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran iuran di ILO. Kegagalan pembayaran tersebut disebabkan adanya perang saudara yang terjadi di kedua negara tersebut.
Sugeng mengatakan kegagalan pembayaran kedua tersebut disebabkan faktor di luar kontrol pemerintah. Ia juga menyarankan komite finance mengusulkan agar resolusi pengembalian hak suara kedua negara dapat diterima seluruh anggota ILO.
"Dengan kembalinya hak dua suara itu nanti diharapkan kedua negara tersebut berhak untuk ikut voting atas semua hal di ILO atau adopsi konvensi, rekomendasi, dan protokol ILO guna memajukan dunia ketenagakerjaan di sana," ucap Sugeng.
Lanjut Sugeng, mengatakan untuk mengembalikan hak suara, kedua negara juga harus menyatakan komitmennya untuk melakukan pembayaran semua tunggakan dalam rangka waktu yang jelas. Selanjutnya, ILC akan melakukan voting untuk menyetujui pengembalian hak suara negara yang bersangkutan.
(idr/idr)
