Rabu 19 Juni 2019, 10:54 WIB
Di Forum Perburuhan Internasional, Menaker Bicara Pendidikan Vokasi
Foto: Kemnaker
Jakarta -
Perubahan jenis dan bentuk pekerjaan di masa depan tengah menjadi tantangan Indonesia dan negara-negara dunia. Untuk menjawab tantangan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri dalam pidatonya mengemukakan 3 pilar agenda yang berpusat pada manusia (human-centred agenda) guna pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pertama, menurut Hanif, meningkatkan investasi SDM. Hanif yakin, konsep pembelajaran seumur hidup (long life learning dan long life education) adalah kunci untuk menavigasi berbagai perubahan jenis pekerjaan di masa depan.
Apalagi, saat keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis atau fleksibel. Semua orang, kata dia, harus bisa mengalami long life learning melalui berbagai bentuk skilling, upskilling, dan reskilling.
"Saya ingin menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja. Selain itu, ini harus menjadi bagian integral dari proyek investasi di negara berkembang," kata Hanif dalam pidatonya di Forum Konferensi Perburuhan Internasional/International Labour Conference (ILC) Ke-108, Jenewa, Swiss seperti dikutip dalam keterangannya, Rabu (19/6/2019).
Hanif menjelaskan, pilar ini diwujudkan dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Indonesia perlu masifikasi pelatihan kerja untuk wujudkan SDM berkualitas dalam jumlah memadai dan persebaran yang relatif merata di berbagai daerah. Ia pun mencontohkan dengan program pembangunan 1.000 lembaga pelatihan kerja dan program pemagangan yang dikerjasamakan dengan industri.
"Kami sedang mendirikan 1.000 pusat pelatihan kerja baru tahun ini untuk mengatasi skill mismatch dan pengangguran kaum muda," jelas Hanif.
Kedua, lanjutnya, penguatan institusi atau lembaga kerja sama. Dia menilai untuk meningkatkan peran seluruh stakeholder ketenagakerjaan maka institusi atau lembaga dialog sosial harus diperkuat.
Hanif pun menjelaskan, Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan. Seperti memperkuat dialog sosial Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit baik di tingkat nasional maupun daerah, pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan pembentukan Dewan Produktivitas Nasional.
Meski begitu, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder.
"Mekanisme dan bentuk dialog sosial nasional harus dikembangkan berdasarkan keadaan nasional," ujar Hanif.
Ketiga, sambungnya, meningkatkan investasi dalam mewujudkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekonomi pedesaan. Dia menyatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dengan menyediakan Dana Desa.
"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup para pekerja migran yang kembali beserta keluarga mereka di desa asal mereka," tuturnya.
Sebagai penutup, Hanif juga mendesak International Labour Organization (ILO) memainkan perannya dalam menciptakan kerja sama multilateral antar negara. Sehingga, globalisasi ekonomi dapat memberi dampak positif bagi seluruh negara dunia.
"Kita harus mengambil momentum Konferensi Seratus Tahun ILO ini untuk menghidupkan kembali komitmen kita dan mengambil tindakan tegas untuk mencapai keadilan sosial, perdamaian abadi, dan stabilitas," kata hanif.
(idr/idr)
Pertama, menurut Hanif, meningkatkan investasi SDM. Hanif yakin, konsep pembelajaran seumur hidup (long life learning dan long life education) adalah kunci untuk menavigasi berbagai perubahan jenis pekerjaan di masa depan.
Apalagi, saat keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis atau fleksibel. Semua orang, kata dia, harus bisa mengalami long life learning melalui berbagai bentuk skilling, upskilling, dan reskilling.
Hanif menjelaskan, pilar ini diwujudkan dengan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Indonesia perlu masifikasi pelatihan kerja untuk wujudkan SDM berkualitas dalam jumlah memadai dan persebaran yang relatif merata di berbagai daerah. Ia pun mencontohkan dengan program pembangunan 1.000 lembaga pelatihan kerja dan program pemagangan yang dikerjasamakan dengan industri.
"Kami sedang mendirikan 1.000 pusat pelatihan kerja baru tahun ini untuk mengatasi skill mismatch dan pengangguran kaum muda," jelas Hanif.
Kedua, lanjutnya, penguatan institusi atau lembaga kerja sama. Dia menilai untuk meningkatkan peran seluruh stakeholder ketenagakerjaan maka institusi atau lembaga dialog sosial harus diperkuat.
Hanif pun menjelaskan, Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan. Seperti memperkuat dialog sosial Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit baik di tingkat nasional maupun daerah, pembentukan Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional dan pembentukan Dewan Produktivitas Nasional.
Meski begitu, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder.
"Mekanisme dan bentuk dialog sosial nasional harus dikembangkan berdasarkan keadaan nasional," ujar Hanif.
Ketiga, sambungnya, meningkatkan investasi dalam mewujudkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Dalam hal ini, upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat ekonomi pedesaan. Dia menyatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan dengan menyediakan Dana Desa.
"Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup para pekerja migran yang kembali beserta keluarga mereka di desa asal mereka," tuturnya.
Sebagai penutup, Hanif juga mendesak International Labour Organization (ILO) memainkan perannya dalam menciptakan kerja sama multilateral antar negara. Sehingga, globalisasi ekonomi dapat memberi dampak positif bagi seluruh negara dunia.
"Kita harus mengambil momentum Konferensi Seratus Tahun ILO ini untuk menghidupkan kembali komitmen kita dan mengambil tindakan tegas untuk mencapai keadilan sosial, perdamaian abadi, dan stabilitas," kata hanif.
(idr/idr)
