2019/06/19 07:15:03 WIB
Round-Up
Tepisan-tepisan Atas Gugatan Prabowo-Sandi oleh Tim Jokowi
Halaman 1 dari 3
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -
Giliran tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait memaparkan jawaban (eksepsi) atas gugatan hasil Pilpres 2019. Tim Jokowi dalam permohonannya, meminta MK menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra membacakan jawaban atas gugatan Prabowo-Sandiaga dalam sidang gugatan Pilpres di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).
Dalam jawaban atas gugatan, tim Jokowi-Ma'ruf Amin memberikan pemaparan atas dalil-dalil permohonan gugatan Prabowo-Sandi.
Pertama, jawaban atas permohonan paslon 02 agar Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alasan hukum.
Tim Jokowi memaparkan sejumlah poin pembatalan peserta pemilu salah satunya terkait dugaan pelanggaran administratif TSM. Hal ini diatur dalam Pasal 286 juncto Pasal 463 UU Pemilu yang diselesaikan Bawaslu.
"Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil Pemilu," tegas tim Jokowi.
Kedua, soal dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan pilpres Prabowo-Sandiaga yang dinilai tim Jokowi tendensius.
Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian.
"Bahwa dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar," kata tim hukum Jokowi,
Menurut tim Jokowi, kubu Prabowo tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran netralitas aparat, seperti lokasi kejadian, waktu kejadian, pelaku, dan akibat, serta hubungannya terhadap perolehan suara pasangan calon.
Dijelaskan tim hukum Jokowi, terkait netralitas Polri, Kapolri sudah menyampaikan dan memerintahkan jajarannya selalu bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, Kapolri sudah mengeluarkan perintah tertulis agar aparat kepolisian menjaga netralitas.
"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra membacakan jawaban atas gugatan Prabowo-Sandiaga dalam sidang gugatan Pilpres di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).
Dalam jawaban atas gugatan, tim Jokowi-Ma'ruf Amin memberikan pemaparan atas dalil-dalil permohonan gugatan Prabowo-Sandi.
Pertama, jawaban atas permohonan paslon 02 agar Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi. Permohonan kubu Prabowo dinilai tak punya alasan hukum.
Tim Jokowi memaparkan sejumlah poin pembatalan peserta pemilu salah satunya terkait dugaan pelanggaran administratif TSM. Hal ini diatur dalam Pasal 286 juncto Pasal 463 UU Pemilu yang diselesaikan Bawaslu.
"Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil Pemilu," tegas tim Jokowi.
Kedua, soal dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan pilpres Prabowo-Sandiaga yang dinilai tim Jokowi tendensius.
Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian.
"Bahwa dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar," kata tim hukum Jokowi,
Menurut tim Jokowi, kubu Prabowo tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran netralitas aparat, seperti lokasi kejadian, waktu kejadian, pelaku, dan akibat, serta hubungannya terhadap perolehan suara pasangan calon.
Dijelaskan tim hukum Jokowi, terkait netralitas Polri, Kapolri sudah menyampaikan dan memerintahkan jajarannya selalu bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, Kapolri sudah mengeluarkan perintah tertulis agar aparat kepolisian menjaga netralitas.
