2019/06/19 06:47:59 WIB
Round-Up
Drama Debat Soal Dramatisir Saksi Prabowo di MK
Halaman 1 dari 2
Foto: Grandyos Zafna
Jakarta -
Debat terjadi dalam sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK). Debat menyoal perlindungan saksi yang diminta kubu Prabowo.
Tim kuasa hukum Prabowo, Bambang Widjojanto (BW) mulanya berbicara soal dua surat yang diajukan ke MK. Intinya, surat itu meminta MK mengeluarkan perintah untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Alasannya, dari hasil konsultasi, LPSK disebut BW meminta agar tugasnya melindungi saksi diperkuat perintah MK khusus untuk persidangan gugatan hasil Pilpres.
"Prinsipnya berdasarkan diskusi dengan LPSK ada satu gagasan untuk melindungi saksi LPSK mengusulkan kalau LPSK diperintahkan MK untuk menjalankan fungsi perlindungan dia akan menjalankan itu," ujar BW dalam sidang gugatan hasil Pilpres di gedung MK, Selasa (18/6/2019).
Surat kedua yang diajukan ke MK yakni kebutuhan saksi dari petugas atau aparat penegak hukum. Calon saksi ini sudah dihubungi tim Prabowo.
"Yang sudah kami hubungi jadi salah satu potensial saksi kami. Dia mengatakan kalau ada perintah MK untuk bisa hadir, maka dia akan hadir. Bersama surat ini kami meminta supaya terhadap saksi tersebut bisa dipanggil," kata BW.
Pengajuan dua surat permohonan perlindungan saksi langsung direspons hakim konstitusi Suhartoyo. MK menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak ada landasan hukum yang mengatur.
"Tidak ada landasan hukumnya," kata hakim konstitusi Suhartoyo.
Menurut Suhartoyo, LPSK bernuansa kasus pidana. Sedangkan sengketa di MK adalah sengketa yang terkait sengketa kepentingan.
"UU LPSK sekupnya berkaitan dengan tindak pidana, sudah kami pelajari," ujar Suhartoyo.
Tim kuasa hukum Prabowo, Bambang Widjojanto (BW) mulanya berbicara soal dua surat yang diajukan ke MK. Intinya, surat itu meminta MK mengeluarkan perintah untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Alasannya, dari hasil konsultasi, LPSK disebut BW meminta agar tugasnya melindungi saksi diperkuat perintah MK khusus untuk persidangan gugatan hasil Pilpres.
"Prinsipnya berdasarkan diskusi dengan LPSK ada satu gagasan untuk melindungi saksi LPSK mengusulkan kalau LPSK diperintahkan MK untuk menjalankan fungsi perlindungan dia akan menjalankan itu," ujar BW dalam sidang gugatan hasil Pilpres di gedung MK, Selasa (18/6/2019).
Surat kedua yang diajukan ke MK yakni kebutuhan saksi dari petugas atau aparat penegak hukum. Calon saksi ini sudah dihubungi tim Prabowo.
"Yang sudah kami hubungi jadi salah satu potensial saksi kami. Dia mengatakan kalau ada perintah MK untuk bisa hadir, maka dia akan hadir. Bersama surat ini kami meminta supaya terhadap saksi tersebut bisa dipanggil," kata BW.
Pengajuan dua surat permohonan perlindungan saksi langsung direspons hakim konstitusi Suhartoyo. MK menolak permohonan tersebut dengan alasan tidak ada landasan hukum yang mengatur.
"Tidak ada landasan hukumnya," kata hakim konstitusi Suhartoyo.
Baca juga: MK Minta BW Jangan Drama soal Saksi |
Menurut Suhartoyo, LPSK bernuansa kasus pidana. Sedangkan sengketa di MK adalah sengketa yang terkait sengketa kepentingan.
"UU LPSK sekupnya berkaitan dengan tindak pidana, sudah kami pelajari," ujar Suhartoyo.
