SBY Diminta Klarifikasi Pengaktifan Koter

Jakarta - Presiden SBY diminta memberikan klarifikasi mengenai instruksi keterlibatan TNI dalam memerangi terorisme, yang kemudian diwacanakan menjadi pengaktifan komando teritorial (koter)."TNI salah memahami instruksi presiden. Saya berharap presiden memberikan petunjuk yang jelas dan mengklarifikasi instruksinya bahwa keterlibatan TNI dalam memerangi terorisme bukan dalam bentuk mengaktifkan kembali koter," kata Anggota Komisi I DPR RI dari FPAN Djoko Susilo.Hal ini disampaikan dia kepada detikcom melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa (11/10/2005).Menurut Djoko, Dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, koter harus dihapus secara bertahap, kecuali di daerah konflik seperti Papua dan Ambon."Mestinya TNI menerjemahkan instruksi itu dalam bentuk efisiensi kinerja intelijen TNI. TNI juga diminta proaktif, karena lalu lintas teroris menggunakan jalur laut," ujar Djoko.Ketika ditanya apakah pengaktifan koter sebagai bentuk pengukuhan kekuasaan SBY hingga saat ini dan persiapan Pemilu 2009, Djoko menilai hal tersebut terlalu jauh."Nggak sejauh itulah, karena itu salah pemahaman dari TNI. Tetapi bagaimana pun koter harus disikapi hati-hati karena rawan penyalahgunaan kekuasaan," wanti-wanti Djoko. (aan/)