Selasa 18 Juni 2019, 13:41 WIB
Sidang Sengketa Pilpres
Dalil Situng Tak Jelas, Pengacara Jokowi Sulit Pahami Maksud Prabowo
Sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres di MK. (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)
FOKUS BERITA:
Putusan MK Pilpres 2019
Jakarta -
Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno keliru mempersoalkan sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU. Situng disebut sebagai sistem transparansi Pemilu dan membuka keterlibatan masyarakat mengikuti data penghitungan.
"Bahwa yang menjadi sumber untuk hasil perhitungan resmi adalah dokumen hasil proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang secara manual mulai C-1 di TPS, DAA1 dan DA1 di Pleno tingkat kecamatan, DB1 tingkat kabupaten, DC1 tingkat provinsi, dan DD1 di tingkat nasional," kata tim hukum Jokowi, I Wayan Sudirta, membacakan jawaban atas gugatan hasil Pilpres dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).
Menurut tim hukum Jokowi, dalam tiap jenjang rekap tersebut setiap saksi peserta pemilu, baik saksi paslon maupun saksi calon perseorangan anggota DPD dan saksi partai politik dapat melihat langsung, mengajukan keberatan dan meminta koreksi apabila ditemukan kesalahan.
"Oleh karena itu, tidaklah tepat jika Pemohon mempersoalkan Situng Termohon seolah-oleh hasil Situng Termohon merupakan hasil perolehan suara Pemilu yang resmi. Apalagi kemudian Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyajikan data perbandingan hasil penghitungan suara yang berbeda menurut Pemohon," sambung tim Jokowi.
Sedangkan terkait dalil Pemohon tentang tuduhan dokumen C7 yang sengaja dihilangkan, tim Prabowo disebut tidak menyebutkan TPS lokasi kejadian, peristiwa, waktu kejadian, termasuk langkah hukum/laporan yang telah dilakukan.
"Atas dalil yang tidak jelas seperti ini, sulit bagi Pihak Terkait untuk mengetahui maksud argumentasi Pemohon dalam mendalilkan permohonannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum," kata tim hukum Jokowi.`
KoDe Inisiatif: Permohonan Gugatan Tim 02 di Sidang MK Tak Cukup Kuat:
(fdn/fdn)
"Bahwa yang menjadi sumber untuk hasil perhitungan resmi adalah dokumen hasil proses perhitungan dan rekapitulasi berjenjang secara manual mulai C-1 di TPS, DAA1 dan DA1 di Pleno tingkat kecamatan, DB1 tingkat kabupaten, DC1 tingkat provinsi, dan DD1 di tingkat nasional," kata tim hukum Jokowi, I Wayan Sudirta, membacakan jawaban atas gugatan hasil Pilpres dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).
Menurut tim hukum Jokowi, dalam tiap jenjang rekap tersebut setiap saksi peserta pemilu, baik saksi paslon maupun saksi calon perseorangan anggota DPD dan saksi partai politik dapat melihat langsung, mengajukan keberatan dan meminta koreksi apabila ditemukan kesalahan.
"Oleh karena itu, tidaklah tepat jika Pemohon mempersoalkan Situng Termohon seolah-oleh hasil Situng Termohon merupakan hasil perolehan suara Pemilu yang resmi. Apalagi kemudian Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menyajikan data perbandingan hasil penghitungan suara yang berbeda menurut Pemohon," sambung tim Jokowi.
Sedangkan terkait dalil Pemohon tentang tuduhan dokumen C7 yang sengaja dihilangkan, tim Prabowo disebut tidak menyebutkan TPS lokasi kejadian, peristiwa, waktu kejadian, termasuk langkah hukum/laporan yang telah dilakukan.
"Atas dalil yang tidak jelas seperti ini, sulit bagi Pihak Terkait untuk mengetahui maksud argumentasi Pemohon dalam mendalilkan permohonannya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum," kata tim hukum Jokowi.`
KoDe Inisiatif: Permohonan Gugatan Tim 02 di Sidang MK Tak Cukup Kuat:
(fdn/fdn)
kpu
jokowi ma'ruf amin
sidang mk
sidang gugatan pilpres
gugatan pilpres 2019
pilpres 2019
mahkamah konstitusi
mk
prabowo gugat ke mk
