Tim Jokowi Minta MK Kesampingkan Gugatan Prabowo Kutip Prof Lindsey

Jakarta - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengutip pernyataan profesor Australia, Tim Lindsey, dalam gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kuasa hukum Jokowi, meminta MK mengesampingkan kutipan tersebut.

"Bahwa terkait dengan hal ini, Pemohon telah secara serampangan dan keliru mengutip pandangan Indonesianis dari University of Melbourne, Prof Tim Lindsey (poin nomor 37 halaman 16) dengan menuduh Pihak Terkait selaku petahana sebagai rezim otoriter dan Orde Baru," kata tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, I Wayan Sudirta, membacakan jawaban (eksepsi) atas permohonan gugatan hasil pilpres Prabowo-Sandiaga, di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Wayan Sudirta mengatakan tulisan Prof Lindsey merupakan opini berbentuk pertanyaan. Sedangkan yang dikutip kubu paslon 02 seolah-olah menegaskan Lindsey mengatakan rezim Jokowi adalah otoriter.

"Tulisan Lindsey, sebagaimana terlihat dari judulnya 'Is Indonesia Sliding Towards a Neo New Order?', merupakan tulisan opini singkat yang bersifat pertanyaan. Tidak ada jawaban tegas terkait pertanyaan dalam judul yang diungkapkan olehnya. Tulisan yang dibuat tahun 2017 ini merespons beberapa kejadian politik di Indonesia yang dianggapnya sebagai tantangan bagi Jokowi hingga 2 tahun ke depan, saat Pemilu 2019," kata tim kuasa hukum Jokowi.

Tim Lindsey sudah menyampaikan keberatan lantaran artikelnya dikutip tim hukum Prabowo-Sandiaga. Lindsey menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyebut Presiden Jokowi otoriter dalam artikelnya.

"Artikel yang saya tulis membahas soal kesulitan politik yang dihadapi Jokowi pada tahun 2017. Saya tidak pernah mengatakan Jokowi otoriter seperti klaim tim hukum Prabowo. Saya juga tidak pernah sebutkan ada kecurangan dalam pemilu," kata Tim Lindsey, Sabtu (15/6).


Meski Diprotes, BPN Tetap Kutip Pengamat Asing soal Jokowi Neo Orba:

[Gambas:Video 20detik]

(rvk/fdn)