detikNews
Senin 17 Juni 2019, 13:04 WIB

Kisah Bang Ali 'Takluk' Pada Urbanisasi

Pasti Liberti Mappapa - detikNews
Kisah Bang Ali Takluk Pada Urbanisasi Foto: Ilustrator: Edy Wahyono
Jakarta -

Meledaknya laju migrasi ke Jakarta pada akhir dekade 1960-an bikin pusing Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Ali Sadikin. Perwira tinggi Korps Komando Operasi (KKO) ini menghadap Presiden Soeharto pada 5 Agustus 1970 pagi. Bang Ali melaporkan bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta mulai hari itu akan menetapkan Jakarta sebagai kota tertutup bagi pendatang dari daerah lain. "Orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan rumah akan saya kembalikan kepada gubernur-gubernurnya," ujar Bang Ali usai pertemuan dengan Soeharto di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Alasan utama Bang Ali mengeluarkan kebijakan tersebut adalah karena urbanisasi dinilainya sudah pada taraf membahayakan keselamatan dan tata kehidupan masyarakat Jakarta. Pemerintah DKI telah berusaha memperbaiki dan menambah fasilitas perkotaan agar seimbang dengan jumlah penduduknya. Namun semua tambahan fasilitas itu seolah tenggelam dalam pertumbuhan penduduk yang cepat. "Kalau di daerah sekolah juga tersedia mengapa para pelajar mesti datang ke Jakarta? Ini hanya akan menyulitkan saya. Saya sudah membangun sekolah banyak-banyak tetapi percuma saja," katanya.

Baca Juga: Ibu Kota Mau Ke Mana?

Perintah pun turun pada lurah sampai Ketua Rukun Tetangga (RT). Mereka diinstruksikan tidak menerima para pendatang baru dari luar daerah DKI Jakarta tanpa pekerjaan dan tempat tinggal. Beberapa minggu kemudian keluar aturannya yang lebih rinci. Pendatang baru harus menunjukkan dan menyerahkan surat jaminan dari kepala keluarga yang menyatakan bertanggungjawab terhadap tempat tinggal pendatang tersebut. Para pencari kerja juga harus menyerahkan jaminan tertulis dari calon majikan. Semua persyaratan itu harus diserahkan ke Kantor Urusan Penduduk DKI Jakarta untuk diteliti.


Syaratnya tak hanya berupa surat-surat jaminan. Para pendatang baru pun diwajibkan menyetor uang jaminan sebanyak dua kali ongkos transportasi ke daerah asal dengan nilai nominal minimal Rp 1.000. Jika ternyata dalam waktu enam bulan pendatang tersebut dinilai tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Jakarta, ia akan dipulangkan. Uang jaminan tersebut akan dikembalikan dalam bentuk tiket atau karcis pulang kampung menggunakan angkutan darat atau laut kelas paling rendah. Sementara bagi yang memenuhi syarat uang jaminan dikembalikan dengan dipotong 10 persen untuk administrasi.


Baca ulasan selengkapnya di detikX edisi 15 Juni 2019


(pal/irw)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed