F-PKS: Gubernur Riau Tak Transparan Soal Dana Ormas

Pekanbaru - Gubernur Riau Rusli Zainal kembali disorot oleh kalangan anggota dewan. Penyaluran dana organisasi masyarakat (ormas) sebanyak Rp 190 miliar dianggap tidak transparan. Tidak jelas siapa saja penerima dana sebanyak itu.Menurut Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau Mukti Sunjaya, dalam penyaluran dana ormas seharusnya eksekutif bekerja sama dengan panitia anggaran di DPRD Riau. Dengan demikian, dewan mengetahui ormas mana saja yang menerima dana publik itu. "Tapi sejauh ini Gubernur Riau Rusli Zainal tidak pernah transparan. Karena gubernur tidak terbuka, bisa jadi ada tudingan ormas yang menerima itu merupakan peliharaan pejabat di eksekutif atau pun di DPRD Riau sendiri," kata Mukti kepada detikcom, Senin (10/10/2005).Sikap eksekutif yang tidak transparan dalam penyaluran dana rakyat ini, kata Mukti, menimbulkan kesan negatif dimasyarakat. Sehingga menimbulkan berbagai macam tudingan terhadap pemerintahan Rusli Zainal."Tapi sejauh ini Gubernur Riau Rusli Zainal tidak pernah transparan. Karena gubernur tidak terbuka, bisa jadi ada tudingan ormas yang menerima itu merupakan peliharaan pejabat di eksekutif atau pun di DPRD Riau sendiri," kata Mukti kepada detikcom, Senin (10/10/2005).Sampai sekarang ini dewan tidak mengetahui penyaluran dana ormas tersebut. "Dana sebanyak itu tidak tahu kemana perginya dan siapa yang menerima. Kita juga bingung bagaimana kriteria ormas yang bisa menerima dana itu," tambah Mukti.Sedangkan Ketua Fraksi PKS Nurdin mengatakan, untuk menciptakan pemerintah yang bersih mestinya semua pihak juga sepakat untuk transparan dalam pengggunaan uang publik. Lagi pula, kata Nurdin, dana Rp190 miliar dari APBD Riau itu, merupakan uang rakyat yang mesti dipertanggungjawabkan."Ini menyangkut uang rakyat. Kiranya eksekutif bisa transparan dalam pembagian dana ormas itu sendiri. Kita sebagai anggota dewan harus diberi laporan kepada siapa saja uang itu dibagikan. Sebab ini uang rakyat, bukan uangnya pejabat," kata Nurdin.Masih menurut Mukti Sunjaya, sebenar bebarapa bulan lalu DPRD Riau sudah meminta secara resmi pada ekskutif untuk memberikan penjelasan tentang pembagian dana ormas. Namun hingga saat ini juga, pihak Pemerintah Provinsi Riau belum juga memberikan keterangan dana ormas. (gtp/)