Sidang Sengketa Pilpres

Tim Prabowo Minta MK Periksa Keabsahan Ma'ruf sebagai Pejabat BUMN

Ahmad Bil Wahid - detikNews
Jumat, 14 Jun 2019 10:08 WIB
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), saat sidang MK. (YouTube MK)
Jakarta - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membacakan gugatan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemungutan Umum (PHPU). Sebelum menyinggung mengenai hasil Pemilu, tim Prabowo meminta MK memeriksa keabsahan cawapres 01 Ma'ruf Amin yang mereka nyatakan 'belum mengundurkan diri sebagai pejabat BUMN'.

"Kami menyatakan terdapat cacat formil persyaratan calon wakil presiden 01. Alasannya, calon wakil presiden nomor 01 tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat BUMN. MK perlu memeriksa keabsahan calon wakil presiden 01," tutur Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa BW tersebut dalam sidang PHPU di gedung MK, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

"Pasal 227 huruf P UU pemilu yang mengatur tentang syarat calon wakil presiden bahwa harus ada surat keterangan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan calon," kata BW.

BW mengatakan Ma'ruf, sesuai dengan pernyataannya di KPU pada 9 Agustus 2018, menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN/BUMD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon.



"Profil calon wakil presiden Ma'ruf Amin juga masih tercantum dalam website resmi bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah," tutur BW.

Dua informasi tersebut, lanjut BW, menegaskan Ma'ruf masih menjabat karyawan/pejabat BUMN.

"Hal ini berarti calon wakil presiden Ma'ruf Amin telah tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden dan melanggar ketentuan Pasal 233, yaitu tidak memenuhi persyaratan administratif sebagai pasangan calon yang diatur sesuai Pasal 227 huruf p jo 229 ayat 1 huruf g UU No 7 Tahun 2017," tutur BW. (abw/fjp)