Muhammadiyah Setuju Kenaikan Harga BBM Ditinjau Kembali

Surabaya - Kenaikan harga BBM dengan persentase yang selangit dikeluhkan PP Muhammadiyah. Organisasi massa Islam terbesar kedua di Indonesia ini setuju bila kenaikan harga BBM ditinjau kembali, agar tidak memberatkan masyarakat."Saya setuju keputusan itu ditinjau kembali," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada wartawan usai seminar 'Wawasan Kebangsaan' yang digelar oleh Badan Musyawarah Antargereja Jawa Timur di Convention Hall, Jl. Arif Rahman Hakim, Surabaya, Senin (10/10/2005).Menurut Din, ada beberapa hal yang menyebabkan kenaikan harga BBM perlu ditinjau kembali. Pertama, waktu kenaikan harga BBM yang tidak pas, karena bertepatan dengan bulan puasa dan mendekati hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.Kedua, persentase kenaikan yang di luar dugaan. "Angka kenaikan di atas 80 persen sangat membebani masyarakat. Meskipun pemerintah memberikan dana kompensasi, namun hal itu tetap tidak terasa," ungkap dia.Ketiga, kenaikan harga BBM dengan alasan mengikuti harga minyak dunia kurang tepat. Sebab, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa mengontrol harga pasar. Dengan adanya kenaikan harga BBM ini, maka ada opini seolah-olah Indonesia tunduk pada kapitalisme global.Keempat, seharusnya pemerintah bisa mencarikan solusi lain. Misalnya, menyeriusi pemberantasan korupsi di Pertamina dan kasus penyelundupan BBM yang nilainya bisa triliunan rupiah. "Kalau hal ini bisa diatasi pemerintah, maka tidak perlu menaikkan harga BBM," ungkap dia.Disingung mengenai munculnya wacana impeachment yang bergulir di DPR/MPR, terkait pendapat Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai prosedur kenaikan harga BBM melanggar UUD, Din tidak mau berkomentar lebih jauh. "Politik itu urusannya DPR," ujar dia.Namun, kata Din, saat ini pemerintah tidak sensitif dengan keputusan menaikkan harga BBM ini. "Padahal saat ini rakyat menaruh kepercayaan besar kepada pemimpin hasil pemilihan langsung, tapi pemerintah tidak sensitif. Kekhawatiran saya di masa mendatang, masyarakat bisa tidak akan mempercayai pemilihan presiden secara langsung itu," kata dia. (asy/)