Rabu 12 Juni 2019, 17:18 WIB
Rapat dengan Komisi III, KPK dan BNN Ajukan Tambahan Anggaran
Rapat Komisi III DPR dengan KPK dan BNN (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menghadiri rapat bersama Komisi III DPR. Kedua lembaga ini mengajukan tambahan anggaran untuk 2020.
"Sebetulnya kami ingin mengusulkan untuk tahun ini ada penambahan kalau masih memungkinkan kita mengusulkan ada penambahan yang cukup besar sekitar Rp 580 miliar sehingga menjadi Rp 1,4 triliun," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Agus mengatakan penambahan anggaran itu diperuntukkan bagi penambahan pegawai pada 2020. Sebab, KPK ingin memperluas program pencegahan hingga di daerah yang saat ini KPK baru memiliki 9 koordinator wilayah dari 34 provinsi.
"Nah koordinator wilayah ini hari ini anggotanya masih sangat sedikit, jadi Bapak-Ibu bisa bayangkan, kalau 1 wilayah itu menangani lebih dari 2 provinsi, kadang-kadang bisa sampai 4 provinsi itu kalau anggotanya sangat sedikit pasti kemudian layanannya juga kurang bisa diandalkan," ujar Agus.
Adapun peruntukan usul tambahan anggaran KPK senilai Rp 580,14 miliar adalah Rp 194,4 miliar untuk tambahan pegawai dan Rp 86,5 miliar untuk kebutuhan layanan operasional dasar baik listrik, telepon, IT, pengelola gedung pengamanan, dan pengelolaan rutan.
Sebanyak Rp 205 miliar diperuntukkan buat perluasan wilayah pendampingan korsupgah dan korsupgah di 542 pemda dan 85 K/L. Serta pelaksanaan survei penilaian integritas, percepatan penanganan perkara, serta pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi.
Selain itu, Rp 94,4 miliar untuk penambahan gedung baru. Penambahan gedung baru ini khusus membangun gedung untuk menyimpan barang rampasan dan barang sitaan.
"Hari ini kalau Bapak-Ibu datang ke KPK itu di samping gedung KPK ada lahan parkir yang disewakan swasta. Kita terpaksa menaruh yang namanya mobil-mobil yang kepunyaan (pelaku korupsi) karena belum inkrah, masih dalam proses, itu menyewa di situ. Sebulan Rp 35 juta kami bayar," kata Agus.
"Oleh karena itu, kebutuhan membangun gedung 4 lantai di tanah yang kami sita dari kasus yang sudah inkrah kasusnya Pak Fuad Amin di Cawang itu kalau diperkenankan akan kita bangun untuk nampung barang sitaan," sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 459,3 miliar untuk tahun 2020. Sedangkan pagu indikatif yang sebelumnya diberikan pemerintah sebanyak Rp 1,58 triliun.
"BNN mengajukan tambahan alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 459,3 miliar," kata Heru.
Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan mendukung kinerja BNN. Misalnya program penindakan narkoba, pengadaan K-9, pengadaan video conference dan pembangunan gedung BNN pusat tahap I Rp 11 miliar dan pembangunan gedung BNN provinsi Rp 90 miliar, pembangunan gedung BNN kabupaten/kota Rp 65 miliar dan lainnya.
(yld/gbr)
"Sebetulnya kami ingin mengusulkan untuk tahun ini ada penambahan kalau masih memungkinkan kita mengusulkan ada penambahan yang cukup besar sekitar Rp 580 miliar sehingga menjadi Rp 1,4 triliun," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di kompleks DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2019).
Agus mengatakan penambahan anggaran itu diperuntukkan bagi penambahan pegawai pada 2020. Sebab, KPK ingin memperluas program pencegahan hingga di daerah yang saat ini KPK baru memiliki 9 koordinator wilayah dari 34 provinsi.
Adapun peruntukan usul tambahan anggaran KPK senilai Rp 580,14 miliar adalah Rp 194,4 miliar untuk tambahan pegawai dan Rp 86,5 miliar untuk kebutuhan layanan operasional dasar baik listrik, telepon, IT, pengelola gedung pengamanan, dan pengelolaan rutan.
Sebanyak Rp 205 miliar diperuntukkan buat perluasan wilayah pendampingan korsupgah dan korsupgah di 542 pemda dan 85 K/L. Serta pelaksanaan survei penilaian integritas, percepatan penanganan perkara, serta pengembangan infrastruktur teknologi dan informasi.
Selain itu, Rp 94,4 miliar untuk penambahan gedung baru. Penambahan gedung baru ini khusus membangun gedung untuk menyimpan barang rampasan dan barang sitaan.
"Hari ini kalau Bapak-Ibu datang ke KPK itu di samping gedung KPK ada lahan parkir yang disewakan swasta. Kita terpaksa menaruh yang namanya mobil-mobil yang kepunyaan (pelaku korupsi) karena belum inkrah, masih dalam proses, itu menyewa di situ. Sebulan Rp 35 juta kami bayar," kata Agus.
"Oleh karena itu, kebutuhan membangun gedung 4 lantai di tanah yang kami sita dari kasus yang sudah inkrah kasusnya Pak Fuad Amin di Cawang itu kalau diperkenankan akan kita bangun untuk nampung barang sitaan," sambungnya.
Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 459,3 miliar untuk tahun 2020. Sedangkan pagu indikatif yang sebelumnya diberikan pemerintah sebanyak Rp 1,58 triliun.
"BNN mengajukan tambahan alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 459,3 miliar," kata Heru.
Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan mendukung kinerja BNN. Misalnya program penindakan narkoba, pengadaan K-9, pengadaan video conference dan pembangunan gedung BNN pusat tahap I Rp 11 miliar dan pembangunan gedung BNN provinsi Rp 90 miliar, pembangunan gedung BNN kabupaten/kota Rp 65 miliar dan lainnya.
(yld/gbr)
