Menhan: Pengamanan di MK Profesional, Kalau Ada yang Dihukum Jangan Marah

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah bersifat profesional dalam melakukan pengamanan sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Siapa yang melakukan pelanggaran saat memantau jalannya sidang akan dihukum.

"Ya kita secara profesional lah (melakukan pengamanan gugatan Pilpres di MK). Mulai sekarang kita ingatkan, polisi mengingatkan, nanti kalau (unjuk rasa) begini, harus begini. Sudah diingatkan, kalau terjadi (pelanggaran) dihukum begitu, ya jangan marah," ucap Ryamizard kepada wartawan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Ryamizard mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan soal adanya potensi kerusuhan seperti yang terjadi di Bawaslu pada 21 dan 22 Mei 2019. Namun memang ada ketakutan kerusuhan akan kembali terjadi saat sidang digelar pada 14 Juni 2019.

"Sementara belum ada (laporan), kemarin kan ditakutkan, kita tunggu aja dari pemda ya, tapi kelihatannya belum ada," ucap Ryamizard.

Baca juga: Menhan soal Kerusuhan 22 Mei: Jangan Ungkit Tim Mawar Lagi

Sebelumnya, Prabowo memohon para pendukungnya selama proses tersebut tidak usah hadir di gedung MK dan sekitarnya. Kemudian, Prabowo menyatakan dia dan Sandiaga telah menyerahkan penyelesaian sengketa Pilpres 2019 lewat jalur yang konstitusional, yakni melalui MK. Dia mengimbau para pendukungnya menghindari kekerasan.

"Dari awal, saya dan Saudara Sandiaga Uno terus berpandangan dan bertekad untuk melakukan aksi-aksi damai menghindari semua kekerasan. Kalaupun ada kegiatan dan acara pernyataan pendapat di hadapan umum, tetap harus dilaksanakan dengan damai dan antikekerasan," kata Prabowo dalam video yang dikirimkan tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kepada detikcom, Selasa (11/6).



TKN Siapkan 33 Pengacara Tangani Sengketa Pilpres di MK:

[Gambas:Video 20detik]

(aik/nvl)