RI akan Angkat Isu 'Counter-terrorism' pada Presidensi DK PBB Tahun Depan

Jakarta - Masa presidensi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB selama bulan Mei sudah berakhir. Kini, Indonesia mempersiapkan diri untuk mengusung tema mengenai counter-terrorism di presidensi selanjutnya pada September tahun depan.

"Rencananya nanti kita akan angkat isu kontraterorisme," kata Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Febrian Alphyanto Ruddyard di Kantin Diplomasi, Kompleks Kemlu, Jl Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Tema ini dipilih oleh Indonesia karena pengalaman dalam penanganan kasus terorisme. Febrian juga menyebut tema ini menjadi daya tawar bagi Indonesia di dunia internasional.

"Pada saat kita menentukan tema, itu biasanya kita melihat satu, kemapanan kita dalam melakukan hal itu. Untuk di depan kita berpikiran counter-terrorism itu menjadi salah satu leverage kita juga," sambungnya.

Baca juga: Masa Presidensi Indonesia di DK PBB Usai, Ini Dokumen yang Dihasilkan

Kemampuan Indonesia dalam menangani kasus terorisme pun telah mendapatkan pengakuan internasional, terutama dalam hal penegakan hukum. Karena itu, Indonesia sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai forum yang membahas isu terorisme.

"Dari segi kemampuan penegak hukum kita menggunakan human intelijen, menggunakan pendekatan yang sifatnya komprehensif, addressing deradikalisasi, bagaimana menangani itu. Ini juga kita jadi contoh banyak negara. Bahkan di beberapa tempat kita diangkat menjadi chair dari working group untuk isu counter balance extremism. Artinya, ada acknowledgement dan negara lain belajar dari kita," ujar Febrian.

Tidak hanya melakukan penegakan hukum, Indonesia juga melakukan proses deradikalisasi kepada masyarakat yang terpapar paham radikal. Febrian menyebutkan terorisme merupakan masalah yang bersarang di otak dan mempengaruhi perilakunya.

"Bagi Indonesia, terorisme, selain kita menggunakan law enforcement. It's mind, terrorism kan di otak nih, di mind. Bagaimana kita bisa mengubah perilaku seseorang sehingga menjadi tidak radikal," sambungnya.

Baca juga: Retno Lapor ke Jokowi Indonesia Banyak Diapresiasi Negara Anggota PBB

Febrian pun mengatakan bahwa akar dari terorisme bukan hanya sekadar ideologi. Namun juga pemenuhan hak-hak dasar seperti keadilan sosial dan pendidikan.

"Tapi kan ini banyak intinya, bukan hanya sekadar masalah ayo dibaik-baikin. Tapi masalah, harus ada social justice, harus ada pendidikan yang betul, harus ada teladan di masyarakat, hukumnya juga harus memastikan adanya keadilan di antara semua," imbuh Febrian.

Oleh karena itu, menurut Febrian, tidak semua negara mampu mengatasi terorisme karena ketidakmampuannya untuk memenuhi konsep hak dasar tersebut. "Konsep-konsep ini kan sebenarnya konsep-konsep yang bukan baru tapi tidak semua negara bisa melaksanakan," tambahnya.

Baca juga: Di DK PBB, RI Singgung Lagi Pembangunan Permukiman Israel di Palestina

Selanjutnya, Indonesia akan mulai mensosialisasi tema ini kepada anggota DK PBB lainnya pada Agustus mendatang. Indonesia percaya diri dalam mengusung tema ini berbekal pengetahuan dari pengalaman selama ini.

"Saya kira, ini adalah salah satu kekuatan kita sehingga kita mencoba nanti tahun depan kita akan mengeluarkan ini, kemampuan kita pengalaman kita dan juga wisdom kita untuk kita curahkan sebagai tema presidensi kita tahun depan," lanjutnya. (idn/idn)