.webp)
Dirangkum detikcom, Senin (10/6/2019), Hinca mengatakan PD akan tetap bersama koalisi Prabowo-Sandi hingga perjuangan di Mahkamah Konstitusi (MK) tuntas. Prabowo-Sandi diketahui mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke MK.
"Bagaikan pertandingan sepakbola, hasil pertandingan sudah diketahui hasilnya ketika peluit ditiup wasit (KPU) tanggal 21 Mei dini hari dengan mengukuhkannya dalam sidang pleno sesuai mekanismenya, tapi kemudian sesuai prosedur hukum yang ada, KPU mempersilakan jalur hukum yang disediakan undang-undang untuk ke MK bila ada keberatan, lalu paslon 02 menggunakan dan memilih saluran hukum dan konstitusional itu ke MK," kata Hinca.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mari kita ikuti dan lakoni bersama sampai selesai. Itulah esensinya berkoalisi dan PD setia berada di jalur itu," lanjut dia.
Direktur Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sufmi Dasco Ahmad, menyahuti pernyataan Hinca. Ia berharap tidak ada lagi suara berbeda yang dikeluarkan elite PD.
"Saya pikir kembali lagi kepada Partai Demokrat yang mempunyai mekanisme di partai seperti masing-masing partai politik yang lain. Namun kami imbau kepada kawan-kawan di Partai Demokrat ya sebaiknya memang menanggapi soal koalisi dengan Prabowo-Sandi ini satu suara," kata Dasco.
Dia mengimbau elite Partai Demokrat agar menyampaikan pernyataan bersumber dari satu tokoh saja. Hal itu supaya tidak membuat bingung semua pihak, terutama rekan partai koalisi dan paslon yang diusung.
"Karena yang bicara tentang keluar koalisi-masuk koalisi dan lain-lain itu atau masih bersama koalisi itu semua elite Partai Demokrat. Nah, itu bisa membuat kami bingung, masyarakat bingung, dan pasangan calon kami juga bingung begitu. Nah, kami imbau begitu," ujar Waketum Gerindra itu.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera, pun berharap PD tetap bersama Koalisi Adil Makmur. Menurut dia, Koalisi Adil Makmur masih membutuhkan dukungan PD yang dinilai kaya pengalaman.
"PD partai besar dan berpengalaman. Kita perlu PD. Menghadapi MK, semua pihak di Koalisi Adil Makmur mesti bersatu," kata Mardani.
Politikus PKS itu mengatakan wajar saja jika ada perbedaan di dalam internal koalisi. Akan tetapi saat pengambilan keputusan, kata dia, koalisi haruslah kembali bersatu.
"Bahwa ada dinamika, nikmati saja. Justru Koalisi Adil Makmur akan besar jika bersikap memberi ruangan pada perbedaan. Namun, saat keputusan diambil, kita bersatu," ucapnya.
Soal usul membubarkan koalisi itu, awalnya disampaikan Rachland lewat akun Twitter @RachlandNashidik, Minggu (9/6). Ia meminta Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo membubarkan koalisi masing-masing. Alasannya, Rachland menilai koalisi seperti mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan di akar rumput.
Namun usul itu direspons negatif kedua kubu. Rachland pun kemudian meminta TKN Jokowi-Ma'ruf dan BPN Prabowo-Sandiaga memberikan solusi untuk menyetop polarisasi tanpa membubarkan koalisi.
"Bisa diterima bisa dibuang, tapi kalau gitu tunjukkan dong cara meredam apa, meredam potensi benturan, pembelahan, polarisasi di masyarakat yang sangat tajam, sangat runcing ini harus dihentikan, harus dimoderasi, diturunkan. Proposal saya cuma satu cara untuk menggedor kesadaran mereka, bisa diterima, bisa dibuang. Tapi kalau begitu, kalau mereka punya ide lebih baik, mereka keluarkan dong, lakukan dong, jangan sampai polarisasi yang runcing ini berlanjut," kata Rachland, Minggu (9/6).
Halaman 2 dari 2
