"Tapi, kalau bergabung di kabinet, ya sikap politiknya juga harus jelas DNA-nya, jangan di kabinet iya, keluar dari situ menentang kebijakan, misalnya. Di luar kabinet menentang kebijakan, akan tidak terjadi sinkron. Nah itu nanti kan di kabinet juga tidak bisa efektif," kata Johnny di kompleks DPR, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Selain itu, Johnny mengingatkan PAN dan Demokrat harus menerima program visi-misi Jokowi-Ma'ruf Amin bila ingin bergabung ke KIK. Jangan sampai, katanya, ketika sudah bergabung ke KIK, sikap mereka malah bertentangan dengan visi-misi Jokowi-Ma'ruf.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, dia mengatakan penentuan anggota kabinet jadi hak prerogatif presiden. Ia menegaskan sikap kedua parpol tersebut harus jelas.
"Sikapnya harus menjadi jelas. Kalau sekarang belum jelas, nanti harus membuat jelas sebagaimana kami yang jelas. Sikap kami kan jelas gitu loh. Jadi kalau mau bergabung harus jelas," ujarnya.
PD Diminta Keluar dari Koalisi Prabowo, PAN: Perlu Diklarifikasi:
(yld/gbr)










































