TKN: Permintaan Wasekjen PD agar Koalisi Dibubarkan Mengada-ada

TKN: Permintaan Wasekjen PD agar Koalisi Dibubarkan Mengada-ada

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Minggu, 09 Jun 2019 16:51 WIB
Ilustrasi para sekjen parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - TKN Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyebut permintaan agar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto membubarkan koalisi, mengada-ada. Permintaan pembubaran koalisi ini diusulkan Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik.

"Pernyataan bahwa KIK harus pula dibubarkan karena (dianggap) mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada," ujar Wakil Sekretaris TKN KIK Verry Surya Hendrawan, Minggu (9/6/2019).

Menurut Verry, KIK justru perlu dilanjutkan karena punya tujuan menyatukan sinergi untuk membangun bangsa dengan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Semangat kami di TKN KIK selalu berkampanye dengan mengedepankan narasi positif, mengedepankan program kerja, serta rekam jejak pencapaian capres-cawapres. Ini positif untuk demokrasi kita, karena semangat ini akan terus dikedepankan dan ditularkan ke semua pihak," tuturnya.

Keberadaan KIK ditegaskan Sekjen PKPI ini tidak memiliki potensi untuk mengawetkan permusuhan. Justru koalisi parpol pendukung Jokowi, menurutnya, menguatkan demokrasi.


"Kami tentu saja menyayangkan (bila benar) Koalisi Adil Makmur dibubarkan, karena sejatinya kita dapat selalu menjadi 'sparring partner' yang baik dan sehat, menjadi unsur koreksi dan penyeimbang, demi bersama-sama memajukan negeri tercinta ini," katanya.


Demokrasi Berada di Persimpangan?:

(knv/fdn)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads