Awalnya, Basarah menjelaskan soal tujuan acara tersebut. Menurutnya, peringatan meninggalnya Taufiq Kiemas yang juga suami Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, sengaja digelar kantor GMNI dalam rangka sekaligus halabihalal usai Lebaran.
"Acara halalbihalal ini memang sengaja kami rangkai dengan 2 kegiatan tersebut, karena memang biasanya peringatan haul Pak Taufiq Kiemas almarhum itu diselenggarakan di kediaman Ibu Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar," kata Basarah di kantor GMNI, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2019).
"Tapi sehubungan dengan tanggal 8 Juni ini H+2 di Hari Raya Idul Fitri ini maka tidak diselengarakan kegiatan haul H Muhammad Taufik Kiemas di kediaman Ibu Megawati Soekarnoputri," imbuhnya.
Basarah kemudian mengingatkan soal persatuan bangsa dalam peringatan lahirnya Bung Karno. Taufiq Kiemas, menurutnya, juga melanjutkan cita-cita Bung Karno dalam merajut persatuan.
Dia pun menceritakan soal tuduhan pengkhianat dan pendukung PKI yang dialamatkan kepada Bung Karno sehingga membuatnya dicopot dari jabatan presiden. Tuduhan kepada Bung Karno itu, menurut Basarah, tetap dialamatkan kepada orang yang dinilai menjadi pengikut Bung Karno hingga saat ini.
"Sehingga tidaklah heran bahwa kita semua hingga hari ini mereka yang punya label sebagai pengikut Bung Karno, apakah Bu Mega bersama dengan saya dan teman-teman di PDIP, termasuk Presiden Joko Widodo dalam kampanye kemarin tuduhan fitnah sebagai PKI dan komunis itu terus diungkapkan, dikumandangkan, diprovokasikan di tengah-tengah masyarakat," ujar Basarah.
"Karena memang ada asbabun nuzul, di mana Tap MPRS Nomor 33 Tahun 1967 itu berbunyi menuduh Bung Karno menjadi pendukung pemberontakan PKI," imbuhnya.
Basarah meminta kepada para pendukung Bung Karno untuk berterima kasih kepada Ketua Umum ICMI Jimly Ashiddiqie yang juga hadir dalam acara tersebut. Jimly, kata Basarah, telah memimpin tim ahli untuk mengkaji pemberian gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno.
"Alhamdulillah atas kajian akademik yang dilakukan Prof Jimly dan kawan-kawan, Presiden SBY pada tanggal 7 November 2012 menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno melalui Keppres No 83 tahun 2012 yang diserahkan kepada keluarga besar, kepada Pak Guntur Soekarnoputra, Ibu Mega, dan putra-putri Bung Karno yang lain," tuturnya.
Atas penganugerahan gelar pahlawan nasional itulah, menurut Basarah, tuduhan pendukung pemberontakan PKI yang dialamatkan kepada Bung Karno telah gugur secara hukum.
"Makna hukumnya adalah bahwa dengan diberikannya gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno, maka tuduhan Bung Karno pernah berkhianat kepada bangsa dan negara Indonesia melalui Tap MPRS No 33 tahun 1967 yang menuduh presiden Sukarno mendukung pemberontakan PKI gugur demi hukum," pungkasnya. (azr/haf)
