Pemerintah Coret 1 juta Kartu Miskin Tidak Layak

Malang - Pemerintah akhirnya mencoret sebanyak satu juta kartu dana kompensasi kenaikan harga BBM. Pencoretan ini dilakukan karena mereka dianggap tidak layak menerima dana kompensasi atas kenaikan harga BBM 1 Oktober lalu.Hal tersebut diungkapkan Kepala Bappenas Sri Mulyani usai memberikan materi kuliah tamu tentang keadaan ekonomi makro pasca kenaikan BBM, di Universitas Brawijaya Malang, Sabtu (8/10/2005)."Kartu kompensasi, yang dicoret seminggu lalu hampir 1 juta. Mungkin hanya ada 14 juta yang didata. Tetapi kami masih akan mengecek lagi hari senen. Saya belum tahu persis, kemungkinan hasil akhirnya gimana. Tetapi pemerintah tetap akan menjaga maksimum 15,5 juta KK hanya komposisinya akan diperbaiki ", kata Sri Mulyani.Sri Mulyani menjelaskan, selanjutnya kartu-kartu tersebut akan ditarik dan dihancurkan. Kesalahan ini terjadi di beberapa kecamatan dan kelurahan yang dianggap salah dalam pendataan. "Dari 14 komputer BPS dicoret, artinya tidak eligible. Satu juta dari sekitar 15,5, Juta, satu jutanya dicoret dari computer berarti mereka tidak eligible," ujarnya.Menurutnya, pemerintah harus mendata kembali dan memferivikasi. Dan ini membutuhkan waktu satu bulan, karena BPS memerlukan dana untukmemperbaiki data tersebut."Policy ini sekarang untuk satu tahun saja, jadi untuk sampai dengan kuartal ketiga 2006. Jadi untuk 2005, kita bayarkan untuk tiga bulan. Kemudian masih ada tiga kali pembayaran lagi. Kuponnya kalau kita lihat untuk empat kali pembayaran," jelasnya. (ary/)