Salah Sasaran, BPS Diperintahkan Survey Daerah Lagi

Malang - Menanggapi adanya penyaluran kartu dana kompensasi BBM yang salah sasaran, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenans) akan memerintahkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kembali melakukan survey ke daerah yang dianggap banyak melakukan kesalahan dalam pembagian."Kita akan koordinasi dengan Mendagri dan Mensos untuk mengumpulkan persoalan yang ada daripelasakanaan ini. Kalau bisa dilakukan perbaikan langsung dalam hal ini, BPS melakukan survey langsung ke masing-masing desa atau tempat-tempat yang dianggap banyak salah sasaran", kata Kepala Bappenas Sri Mulyani seusai memberikan materi kuliah tamu tentang keadaan ekonomi makro pasca kenaikan BBM, di Universitas Brawijaya Malang, Sabtu (8/10/2005).Menurut Sri, dengan begitu mereka bisa melakukan koreksi secara langsung. Tapi tentu itu ada konsekwensinya untuk beberapa desa. "Berarti pencetakan kartunya akan agak terlambat. Tetapi tidak apa-apa, karena waktunya masih tiga bulan untuk 300 ribu pertama," tambahnya.Sri menjelaskan kita dulu juga memperhitungkan protes, penanganan protes maupun perbaikannya akan memakan banyak waktu, sehingga masyarakat akan mendapatkan dananya lebih mundur. Tetapi dengan kualitas lebih baik. Kalau untuk jumlah yang lebih banyak dan lain-lain, mungkin kita harus lebih berhati-hati karena berhubungan dengan konsekwensi budget."Selama jumlahnya tetap 15,5 juta, seperti yang dialokasikan, maka kita tetap mempertahankan angka itu. Sehingga jumlah kartu yang dicetak akan tetap segitu. Tetapi sekarang ini mungkin akan ada perbaikan dari sisi ferivikasi pencocokan dan penelitian di lapangan, sehingga BPS bisa melakukan perbaikan-perbaikan," paparnya.Mengenai kemungkinan perbaikan kriteria penerima kartu dana kompensasi BBM, Sri Mulyani mengatakan,"Kalau kriteria, barangkali tidak. Karena 14 kriteria april itu dianggap cukup mewakili ," jelasnya.Sri Mulyani mengungkapkan, dana kompensasi BBM yang telah disalurkan pemerintah hingga kemarin, sebesar 2,4 triliun sudah didistribusikan. "Artinya sudah hampir separuh," ujar Sri Mulyani. (ary/)