Barat - Al Qaida Perlu Berunding

Puteri Irene Belanda

Barat - Al Qaida Perlu Berunding

- detikNews
Sabtu, 08 Okt 2005 15:03 WIB
Den Haag - Konflik antara Al-Qaida dan Barat harus diselesaikan melalui perundingan di bawah pengawasan mediator independen. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan apapun.Hal itu dikatakan Puteri Irene van Lippe-Biesterfeld, adik Ratu Belanda Beatrix, dalam wawancara eksklusif dengan harian De Volkskrant, hari ini Sabtu (8/10/2005)."Barat di bawah pengawasan mediator independen harus duduk memulai perundingan damai dengan Al-Qaidanya Osama bin Laden," demikian Irene.Menurut Irene, para pemimpin Barat harus menempuh langkah seperti itu, berbicara dengan Al-Qaida, dan dengan itu menunjukkan bahwa image 'musuh klasik' dapat dipatahkan dengan perundingan terbuka yang sungguh-sungguh. "Jika anda tidak memberi kesempatan orang lain, maka anda akan tetap dengan judgement anda sendiri dan tidak akan pernah ada perubahan," kata Irene.Perundingan tersebut, kata Irene, harus masuk ke soal-soal penyebab kekerasan seperti kemiskinan, barier perdagangan, dan jurang pemisah antara kelompok the haves dan the haves not. "Dalam perundingan itu para pemimpin Barat harus menanggalkan judgement mereka, sebab jika tidak mereka tidak layak duduk dalam perundingan itu,"Puteri pasangan mendiang Ratu Juliana-Pangeran Bernhard itu juga mengecam keras presiden AS George W. Bush. "Dia adalah personifikasi pemimpin kuno, yakni saya lebih tahu daripada kalian dan saya akan menguasai kalian. Titik!" tandas Irene.Presiden Bush juga disebutnya mempunyai idealisme kepemimpinan total. Menurut Irene, untuk mewujudkan itu Bush berperang hingga tuntas. "Pertanyaannya adalah apakah hal itu bermanfaat bagi kepentingan kemanusiaan? Namun dalam pandangannya pasti iya," ujar Irene.Pemerintah Belanda tidak dapat bertanggung jawab atau 'meluruskan' pernyataan Irene tersebut, karena dia bukan lagi anggota Koninklijk Huis (keluarga kerajaan dengan hak mewarisi tahta). Hak tersebut hilang pada 1964 karena Irene menikah dengan pria pilihannya, Karel Hugo van Bourbon-Parma, tanpa persetujuan parlemen. (es/)


Berita Terkait