Pengaktifan Koter Perlu Payung Politik DPR

Jakarta - Rencana pengaktifan komando teritorial (koter) menuai pro dan kontra. Koter pun perlu dipagari rambu-rambu yang jelas agar tidak melenceng seperti zaman Orba."Pengaktifan koter untuk masuk ke wilayah pembinaan keamanan ini harus disertai rambu yang jelas supaya tidak merambah ke mana-mana seperti zaman Orba. Jadi tidak berhak lagi menangkap si A, si B, jangan lagi ke arah itu," kata mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri.Hal ini disampaikan dia usai acara diskusi bertajuk "Bom Lagi" di Mario's Place, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (8/10/2005). Menurut Kiki, pengaktifan koter perlu disertai alat kontrol DPR, DPRD, dan LSM. "Masalahnya terorisme sudah menghantui masyarakat, harus ada treatment yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang melibatkan TNI, karena menurut UU 34/2004, pemberantasan terorisme tugas TNI," urai Kiki.Kiki yakin koter akan efektif untuk meminimalisasi terorisme. "Kita harus melihat kenyataan teror sudah berkepanjangan, setidaknya untuk jangka waktu sementara ini untuk memerangi terorisme," tutur Kiki.Pengamat politik dari LIPI Hermawan Sulistyo menolak koter diaktifkan. "Koter tidak menjamin rasa aman. Apalagi trauma di masa lalu pada zaman Orba belum hilang. Fungsi TNI hanya menjaga teritorial. Sedangkan untuk teror hanya perkuat Polri saja," urai Hermawan.Ketimbang koter, menurut Hermawan, lebih baik mengaktifkan siskamling di semua daerah. "Itulah yang diefektifkan, bukan kita mengubah desain kembali ke koter," ujarnya.Dikatakan dia, ada 3 langkah yang perlu dilakukan guna memberantas terorisme. Pertama, TNI harus membantu secara maksimal pencegahan sumber bahan peledak. Kedua, sosialisasi publik yang menjadi sumber rekrutmen anggota baru. "Para eks pelaku seperti Ali Imron yang sudah sadar bisa diefektifkan," kata Hermawan. Langkah ketiga, lanjut dia, mengefektifkan kinerja kepolisian. (aan/)