Hinca: Prabowo Lapor Tempuh Jalur MK, SBY Sebut Langkah Terbaik

Jakarta - Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan menyebut capres Prabowo Subianto sempat berbicara mengenai gugatan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan membawa gugatan pilpres ke MK diapresiasi Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"(Pak) Prabowo sempat menyampaikan laporannya kepada Pak SBY bahwa, dalam konteks pilpres, beliau ambil jalur demokratis dan konstitusional ke MK. Dan disampaikan ini jalan terbaik, demokratis, dan konstitusional, dan demi persatuan bersama. Karena itu, Pak SBY mendengarkan dengan sangat jelas dan katakan, 'Pak Prabowo adalah sahabat saya, dan yang Anda lakukan mulia'," kata Hinca kepada wartawan di depan kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/6/2019).

Perbincangan ini dilakukan saat Prabowo berkunjung ke kediaman SBY. Ikut hadir dalam pertemuan yakni Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan SBY, Hatta Rajasa.

SBY, menurut Hinca, juga sempat bertanya kepada Ahmad Muzani mengenai jadwal persidangan di MK terkait gugatan pilpres.

Baca juga: Prabowo Temui SBY di Cikeas Sore Ini

"Dikatakan Pak SBY, pilihan itu mulia dan kita ikuti di MK dan melakukan segala langkah terbaik di MK. Poinnya, Prabowo katakan demi persatuan dan kesatuan, maka jalur demokratis dan konstitusional itu dipilih di MK. Kita tunggu sampai selesai putusan MK," tutur Hinca.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan bukti yang diajukan pihaknya ke MK bukanlah abal-abal. BPN mengatakan 51 bukti yang disertakan dalam gugatan hanyalah pengantar.

"Jadi kami tidak ingin memberikan alat bukti abal-abal. Kami ingin mempertahankan dengan alat bukti yang valid. Kemarin kita di-bully, 51 yang kami maksud itu pengantar. Itu hanya sebagai pengantar. Untuk sebagai prasyarat kita bisa mendaftar di MK," kata anggota Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindo, Rabu (29/5).

Baca juga: Bukti Link Berita Kerap Disoal, BPN Tetap Optimistis akan Kuat di MK

Nicholay mengatakan pihaknya akan kembali menyertakan bukti-bukti valid lainnya. Namun tidak dijelaskan bukti-bukti yang dimaksud.

"Oh, banyak. Nggak bisa saya sebutkan di sini. Banyak. Yang jelas, alat bukti yang diperlukan itu adalah pasti alat bukti mengenai hak suara. Kami punya ya cukup valid dan cukup banyak. Kami juga bisa membuktikan secara IT forensik terjadinya penggelembungan dan kecurangan. Itu bisa kami buktikan lewat IT forensik. Oleh karena itu, kami ingin meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU dilakukan audit forensik terhadap IT KPU juga," tuturnya.


Simak Juga "JK Apresiasi Prabowo Tempuh Jalur MK, Minta Pendukungnya Tenang":

[Gambas:Video 20detik]

(fdn/fdn)