Keterlibatan TNI Tangani Terorisme Diminta Tak Perlu Dicurigai

Jakarta - Keterlibatan TNI untuk menangani dan memerangi terorisme diminta tidak perlu dicurigai. Sebab, organisasi dunia PBB merekomendasikan pelibatan semua aspek melawan terorisme, termasuk militer."Semua pihak jangan mengeneralisir apabila Presiden akan melibatkan militer dalam memerangi terorisme akan melakukan tindakan yang melanggar HAM," jelas Ketua Desk Koordinasi Penanggulangan Teroris Kementerian Polhukam, Asyaad Mbai, kepada wartawan di Kantor Menko Polhukam, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (7/10/2005).Asyaad menjelaskan, bantuan TNI untuk memerangi terorisme sangat signifikan. Sebab, terorisme bergerak dalam kegiatan sosial sehari-hari sampai tingkat desa. "Harus ada orang yang care dan concern untuk mengawasi kegiatan yang bisa mengarah kepada kegiatan teror," jelasnya.Ia menambahkan pengaktifkan kembali koter sampai tingkat desa masih merupakan gagasan dan belum ada keputusan tertulis. "Tapi, apapun namanya harus ada petugas yang mengawasi secara terus menerus timbulnya gejala yang mengarah ke terorsme mulai dari awal," ujarnya. Untuk itu, ia meminta, semua pihak jangan terlalu curiga kepada pihak TNI akibat trauma-trauma di masa lalu. "Sekarang ini bantuan dari setan pun dibutuhkan, apalagi ini sesama warga negara dan aparat keamanan, kenapa mesti dicurigai," jawab Asyaad berkelakar.Ia mengakui, sebagian kalangan begitu mendengar kata Komando Teritorial (Koter) langsung membayangkan Laksusda, Komkamtib, Bakortanas dan Bakortanasda di zaman Orde Baru lalu. "Tapi, penegakan hukum tidak cukup, harus ada upaya ekstra. Jadi niat presiden untuk menggunakan apapun namanya itu karena extraordinary," jelasnya lagi. (ton/)