Fatwa: Pengaktifan Koter Tak Sejalan Reformasi TNI

Jakarta - Kritik terhadap pengaktifan komando teritorial (koter) kian kencang. Wakil Ketua MPR AM Fatwa menilai pengaktifan koter tidak sejalan dengan semangat reformasi TNI."Gagasan ini sudah jelas berlawanan dengan paradigma TNI mengenai refungsionalisasi dan restrukturisasi teritorial sebagai fungsi pemerintahan," kata Fatwa dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (7/10/2005).Seperti diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengungkapkan fungsi koter mulai dari Kodam hingga Koramil akan kembali digiatkan. Hal ini untuk membantu penanggulangan aksi terorisme.Fatwa berpendapat dalam melakukan aksi antiterorisme, TNI tidak perlu mengaktifkan koter kembali. Sebab, maraknya aksi terorisme terjadi karena lemahnya kerja intelijen. "Permintaan Presiden agar TNI terlibat aktif dalam memerangi terorisme harus diartikan dalam kerangka fungsi, profesionalitas dan kapabilitas TNI," tegasnya.Untuk itu, ia berpendapat agar kerja intelijen yang dibenahi. "Langkah revitalisasi intelijen lebih tepat dilakukan karena aparat koramil dan babinsa juga tidak memiliki kemampuan unuk mencapai tujuan yang digariskan presiden itu," ujarnya. (ton/)