Wapres Adem Ayem Soal Ancaman Interpelasi Kenaikan BBM

Jakarta - Ancaman interpelasi oleh anggota DPR terkait kenaikan harga BBM per 1 Oktober lalu ditanggapi dingin oleh Wapres Jusuf Kalla. Menurutnya, perhitungan kenaikan harga BBM sudah memperhatikan kesepakatan dengan DPR."Secara tidak langsung sebenarnya kenaikan harga BBM merupakan konsensus antara DPR dan pemerintah. Jadi jangan hanya dilihat kenaikan harga minyak tanah dari Rp 700 menjadi Rp 2.000," kata Kalla di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (7/10/2005).Kalla pun lantas memberikan argumen kenapa kenaikan itu sudah sesuai dengan kesepakatan DPR, yakni menyangkut jumlah subsidi BBM yang hanya disetujui Rp 89 triliun pada tahun anggaran 2005 ini."Sampai dengan September, subsidi yang sudah kita keluarkan Rp 80 triliun, berarti dalam tiga bulan ke depan tinggal Rp 9 triliun atau Rp 3 triliun per bulan. Kita sudah menghitungnya seperti itu," tandasnya.Menyangkut harga minyak tanah yang kenaikannya dianggap sangat tinggi, Kalla menyatakan bahwa harga yang ditetapkan sebenarnya masih wajar."Soal harga tergantung dilihat dari mana. Kenaikan dari Rp 700 ke Rp 2.000 memang tinggi, tapi kalau dilihat dari harga pokoknya yang mendekati Rp 6.000 kan pemerintah tetap menyubsidi hampir Rp 4.000. Artinya harganya cukup rendah. Jadi harus dilihat dua-duanya," terangnya.Sedangkan terkait dengan masih banyaknya antrean minyak tanah di pangkalan, ketua umum Partai Golkar ini menyatakan, antre bukanlah hal yang jelek selama orang yang antre berdisiplin. Apalagi perbedaan harga minyak tanah dan solar sebesar Rp 2.500 cenderung menyebabkan orang mengoplos minyak tanah dengan solar."Antisipasinya, semua Pemda saya minta untuk mengawasi secara langsung minyak tanah. Lalu dalam tahun ini kita kurangi konsumsi minyak tanah dengan briket batubara," imbuh Kalla. (san/)