Jumlah KK Tak Terima Kompensasi BBM Terus Bertambah

Yogyakarta - Jumlah keluarga miskin (gakin) yang tidak menerima dana kompensasi BBM di wilayah Yogyakarta terus bertambah banyak. Sampai saat ini sudah mencapai 300-an keluarga miskin yang mengadukan nasibnya di Posko Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (BPKPS) BBM Provinsi DIY. Mereka sebagian besar mengaku orang-orang yang tidak mampu tetapi tidak menerima kartu kompensasi BBM (KKB). Namun ada pula tetangga mereka yang sebenarnya mampu secara ekonomi justru menerima dana kompensasi. Sejak hari Senin hingga hari ini sedikitnya sudah 300 warga Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul yang mengadu ke posko karena tidak mendapatkan dana kompensasi. Oleh petugas, mereka yang mengadu kemudian di daftar serta diharuskan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti atau identitas."Kami sudah lapor ke kecamatan dan kelurahan, tapi tidak ada penyelesaian sehingga kami lapor ke Kepatihan," kata Ny Sutiyem (48), warga Kricak Lor, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta kepada wartawan di Posko PKPS BBM di Gandhok Kiwa Kepatihan Jl Malioboro, Jumat (7/10/2005).Salah seorang warga Kelurahan Terban, Kecamatan Gondokusuman, Mujiono, mengaku tidak terdata. Bahkan ketua-ketua RT dan RW di Keluarahan setempat terkesan lepas tangan dan sengaja tidak melaporkan keberadaan warganya yang tergolong miskin. Padahal yang bersangkutan benar-benar tergolong tidak mampu yang masih mempunyai tanggungan anak usia SMP dan SD."Saya tidak tahu kenapa saya tidak didata dan terdaftar, padahal saya ini tidak punya penghasilan tetap per bulan untuk membiayai sekolah anak-anak saya," kata Mujiono yang sehari-harinya berprofesi sebagai sopir becak di Pasar Terban itu.Hal serupa juga dialami Samsuhadi (55), warga Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, bersama rombongan berjumlah sekitar 40 orang dan diantar Kepala Dusun Tatang Subagyo dengan mencarter bus mengadu ke Posko PKPS BBM DIY. Di Posko PKPS BBM, rombongan diterima oleh salah satu petugas, Singgih Margono."Kami kemari untuk meminta penjelasan kepada Bapak, kenapa orang yang dinilai cukup kaya justru mendapat bantuan. Sementara orang miskin seperti kami-kami ini justru tidak mendapat bantuan," keluh Samsuhadi mengawali pengaduan.Menurut Samsuhadi, semua warga Dusun Gesikan yang mengadu ke posko sebagian besar kehidupan sebagai buruh tani. Namun mereka tidak menerima dana kompensasi. Sedangkan warga yang mampu, mempunyai lahan sawah sendiri, sepeda motor atau lebih kaya dibanding mereka malahan menerima dana kompensasi."Kami minta pertanggungjawaban kepada petugas pendataan, kenapa mereka bisa tidak dapat kartu. Hidup kami sehari-hari bekerja sebagai buruh dan hidupnya selalu kembang-kempis, tidak dapat bantuan. Ini jelas tidak adil. Kalau seperti ini caranya, lebih baik tidak dapat satu tidak dapat semua," kata salahseorang pengadu.Menanggapi masalah tersebut, Singgih selaku petugas posko PKPS BBM kemudian memberikan penjelasan kepada warga yang datang. Pihaknya hanya bisa menampung semua keluhan dari semua warga yang belum menerima. Petugas hanya bertugas mencatat kembali data yang masuk kemudian mengirimkan data itu ke BPS Pusat. "Tugas kami hanya menampung semua pengaduan, nanti akan kami teruskan ke Jakarta dan kami tidak bisa memutuskan langsung apakah akan dapat atau tidak," kata Singgih. (nrl/)