"Kita melakukan pendataan mulai 14-25 Juni. Melibatkan peran RT dan RW, mana spot-spot besar. Baru kita intervensi pelayanan kependudukan," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) Dhany Sukma saat dihubungi, Jumat (31/5/2019).
Dhany mengatakan pihaknya akan membantu pendatang untuk mendata diri. Dia juga menyebutkan akan membantu membuatkan surat domisili sementara bagi warga yang tidak membawa identitas lengkap.
"Kalau mereka tidak mempunyai identitas, kita buatkan surat keterangan domisili sementara. Yang penting itu terdaftar," jelas Dhany.
Dhany menegaskan sudah tidak ada lagi penindakan represif saat mendata para pendatang. Dia menuturkan saat ini hanya memastikan semua warga sudah terdata.
"Pendekatannya sudah pelayanan, untuk meningkatkan cakupan kependudukan. Kita pastikan dari luar daerah DKI kita pastikan berikan," ucap Dhany.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tidak lagi menggelar operasi yustisi pasca-lebaran mendatang. Namun Anies tetap meminta RT/RW di Ibu Kota melakukan pendataan bagi warga baru.
"Tidak ada operasi (yustisi)," ucap Anies di Balai Kota tadi siang.
Meski demikian Anies menyebut istilah Layanan Bina Kependudukan sebagai cara untuk mendata warga di Ibu Kota. Di sisi lain, Anies mengatakan bila Jakarta adalah milik semua.
"Tapi kita meminta kepada RT/RW, bila ada warga baru untuk dicatat, lapor dan dicatat kependudukannya sehingga kita tahu siapa yang berada di Jakarta," ucapnya.
Simak Juga 'Anies Takkan Cegah Pendatang Baru ke Ibu Kota':
(fdu/gbr)
