DPR Minta Pemerintah Atasi Kelangkaan Minyak Tanah

Jakarta - Kendati harga minyak tanah 'selangit', masyarakat masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkannya. Pemandangan ini mengusik Ketua DPR Agung Laksono. Pemerintah pun diminta segera mencari solusi."Saya minta Pertamina jangan ada lagi alasan, harus dicari solusinya. Harga-harga barang sudah naik, minyak tanah juga naik, masa masih langka juga," kritik Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2005).Agung meminta Pertamina mendistribusikan minyak tanah secara baik dan tepat. "Jadi harus ada kecanggihan Pertamina untuk mendistribusikan secara clear, tidak boleh ada kebocoran," tandas Agung.Apa perlu Dirut Pertamina Widya Purnama diganti? "Dari awal saya sudah minta diganti apalagi seperti sekarang banyak kelangkaan," jawab Agung. Antrean minyak tanah terjadi di sejumlah daerah antara lain Jakarta, Jawa Tengah, dan Palembang. Harga minyak tanah pun meroket berkisar Rp 3.500 sampai Rp 5.000. Untuk mendapatkan seliter minyak tanah, masyarakat harus antre berjam-jam. Itu pun masih dijatah. Padahal, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri harga tertinggi pangkalan minyak tanah ditetapkan sebesar Rp 2.275.Pertamina menegaskan, kelangkaan minyak tanah di tingkat bawah terjadi karena pengusaha pangkalan minyak tanah tidak punya dana menebus barang dagangannya ke agen. Maklum, modal kerja bertambah gara-gara minyak tanah naik dari Rp 700 menjadi Rp 2.000. Menurut Meneg BUMN menambahkan, tanggung jawab Pertamina dalam menyalurkan minyak tanah hanya sampai Depo saja. (aan/)