ADVERTISEMENT

Pemkot Semarang Kembali Raih Laporan Keuangan WTP dari BPK

Muhammad Idris - detikNews
Selasa, 28 Mei 2019 20:26 WIB
Foto: Pemkot Semarang
Jakarta - Pemerintah Kota Semarang kembali meraih predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk laporan keuangan daerah tahun 2018. Predikat ini merupakan raihan ketiga kalinya secara berturut-turut alias hattrick dalam pencapaian opini WTP oleh Pemerintah Kota Semarang.

Predikat opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Ayub Amali kepada Wali kota Semarang, Hendrar Prihadi di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (28/5/2019). Dalam acara tersebut BPK juga memberikan predikat opini WTP terhadap 26 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

"Ini bulan yang penuh berkah, yang Insya Allah kalau kita punya niatan baik hasilnya baik pula, terbukti 26 Kota/Kabupaten mendapat opini WTP. Kita mensyukuri ini sebagai berkah Bulan Ramadhan," ungkap Hendi, sapaan akrabnya usai menerima predikat opini WTP.

Menurut Hendi, ini merupakan buah kerja sama seluruh jajaran OPD di Kota Semarang dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel, tertib, dan profesional.

Hendi menyampaikan pula berkat bimbingan dan arahan dari tim BPK RI maka laporan keuangan daerah dapat patuh pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.


"Terima kasih Pak Ayub, karena tim pemeriksa tidak hanya di Kota Semarang, tapi di daerah lain di Jawa Tengah ini benar-benar gigih, detail dan teliti memperjuangkan supaya ada sebuah standar keuangan di tiap daerah yang memenuhi asas dan ketentuan," jelas Hendi.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng, Ayub Amali menyampaikan bila predikat ini bukan merupakan hadiah dari BPK, melainkan memang buah kerja keras pemerintah daerah.

"Kerja audit mirip dengan kerja memotret. Bila yang dipotret baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau objek yang dipotret buruk, hasilnya juga pasti akan buruk," ujar Ayub.

Meski 26 daerah telah menerima predikat WTP, namun BPK masih menemukan beberapa catatan atas kepatuhan terhadap aturan dan sistem pengendalian internal seperti penataan dan pengamanan aset tetap, ketertiban administrasi atas penggunaan dana BOS, pengelolaan pajak daerah, hibah serta bantuan sosial yang kurang tertib.

Ayub juga telah menyiapkan rencana untuk melakukan pemeriksaan kinerja di beberapa pemerintah daerah di Jateng. "Pemeriksaan kinerja oleh BPK rencananya akan dilakukan di semester dua tahun 2019," ujarnya.

Menanggapi pemeriksaan kerja tersebut, Hendi justru menyambut baik dan akan melakukan persiapan untuk pemeriksaan tersebut. "Pemeriksaan tersebut bisa membuat kami menjadi lebih mantap dalam melangkah, mana kegiatan yang dianggarkan APBD dan sisi program kemaslahatannya mana yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Hendi.


Sehingga tidak akan ada lagi infrastruktur yang telah selesai dibangun, namun tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kota Semarang sendiri dalam kurun waktu 7 tahun terakhir sejak tahun 2012, memperoleh enam kali predikat WTP dari BPK.

Sebelumnya Pemkot Semarang juga meraih WTP pada tahun 2012, 2013, 2014, 2016, 2017. Predikat ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun administrasi keuangan Kota Semarang telah berjalan dengan efektif. (idr/mpr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT