Adalah anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir, yang mengungkit soal kasus BW. Kasus yang dimaksud adalah soal perkara kesaksian palsu BW saat beracara di MK pada 2010.
"BW punya rekam jejak hitam penanganan hukum ketika menghadirkan saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010," kata Inas Nasrullah Zubir kepada wartawan, Senin (27/5/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kala itu, diberitakan BW menghadirkan saksi palsu ketika menangani kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK pada 2010. BW pun ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kata Inas, penegakan hukum terhadap BW saat itu tak berlanjut. Padahal, menurut dia, kepolisian memiliki bukti-bukti yang sangat mendukung.
"Setelah kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan, justru dikesampingkan demi kepentingan umum (deponering) oleh Jaksa Agung," ujar Inas.
![]() |
"Ingat deponering itu mengesampingkan perkara yang sudah ada buktinya dengan alasan demi kepentingan umum. Jadi bukan tidak ada bukti, melainkan penegakan hukum terhadap BW saat itu dikorbankan demi kepentingan umum," imbuh dia.
Inas kemudian menyinggung anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, yang saat itu vokal memprotes Jaksa Agung karena mengesampingkan kasus BW. Ia mempertanyakan sikap Fadli, yang kini berada di barisan yang sama dengan BW.
"Tapi sekarang kita lihat sendiri, mereka (BW dan Fadli Zon) berada di kubu yang sama. Sekarang apakah Fadli Zon tetap menuntut kepastian hukum kasus BW dulu?" sebut Inas.
Fadli Zon pun memberi pembelaan untuk BW. Ia menegaskan mantan pimpinan KPK yang membela Prabowo-Sandi di MK tersebut merupakan sosok berintegritas.
"Saya melihat Pak BW ini adalah orang yang punya integritas ya. Sebagai seorang pimpinan KPK, tidak punya masalah hukum, wajah beliau adalah wajah civil society yang memang independen," ungkap Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Ia enggan berkomentar soal kasus hukum yang pernah menjerat BW. Fadli menyerahkannya kepada MK. Fadli lalu meminta pihak lain tidak mencari-cari kesalahan atau menyebarkan fitnah terhadap BW.
"Jangan karena berada di posisi berbeda kemudian dicari-cari titik lemah, kemudian fitnah. Tiap orang pasti punya kekuatan dan kelemahan. Tapi saya lihat Pak BW banyak kekuatannya," ujar politikus Gerindra itu.
Fadli kemudian menjawab soal tudingan Inas yang mempersoalkan protesnya ke Jaksa Agung terkait kasus BW. Wakil Ketua DPR ini menyebut bukan mengkritik BW, melainkan persoalan mekanisme hukumnya.
![]() |
"Itu kan pada konteks tertentu, itu persoalan mekanisme hukum yang kita kritik," tegas Fadli.
Seperti diketahui, BW menjadi panglima Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam gugatan hasil Pilpres 2019 di MK. Prabowo-Sandi resmi melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke MK pada Jumat (24/5) lalu. Selain BW, beberapa kuasa hukum Prabowo-Sandi adalah Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Amir, dan Zulfadli.
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini