detikNews
Senin 27 Mei 2019, 12:58 WIB

Bawaslu Terima 4 dari 8 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Bawaslu Terima 4 dari 8 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)
Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019. Dari 8 laporan yang teregistrasi, Bawaslu memutuskan 4 laporan diterima dan sisanya ditolak.

Sidang putusan pendahuluan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2019 dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu, Abhan. Turut hadir anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, dan Rahmat Bagja.


"Ada 4 yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ada 4 yang dinyatakan diterima," ujar Abhan saat membacakan putusan pendahuluan di gedung Bawaslu, Jl MH Thamrim, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2019).

Abhan mengatakan laporan yang sudah diterima akan dilanjutkan ke persidangan pemeriksaan. Sementara itu, sidang akan digelar esok hari dengan agenda pembacaan pokok laporan dan mendengarkan tanggapan dari para pelapor.

"Kemudian untuk register nomor 12, 13, 21, 24 kami nyatakan diterima maka dilanjutkan sidang pemeriksaan. Untuk selanjutnya perkara di atas kami mengagendakan sidang besok Selasa (28/5) jam 9 dengan agenda pembacaan pokok-pokok laporan dan mendengarkan tanggapan dari para terlapor," kata Abhan.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam sidang putusan itu menjelaskan beberapa syarat laporan dugaan pelanggaran administratif. Setidaknya ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelapor.

"Persyaratan laporan, satu syarat formil dan materiil, dua kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu, kedudukan status terlapor dan pelapor, dan empat tenggat waktu laporan administratif pemilu," ujar Afif.


Afif mengatakan persyaratan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu bersifat komulatif. Maka, kata dia, seluruh persyaratan harus terpenuhi agar laporan bisa dilanjutkan ke persidangan pemeriksaan perkara.

"Syarat penyampaian laporan bersifat kumulatif, yakni harus terpenuhi secara keseluruhan dan simultan. Bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan memeriksa keterpenuhan syarat laporan dari pelapor," kata dia.


Berikut ini hasil dari putusan pendahuluan yang diterima dan tidak diterima oleh Bawaslu.

Diterima dan ditindaklanjuti pemeriksaan:

12/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Zalfu Alsidi
Terlapor: PPK Kecamatan Bumiayu dan PPK Kecamatan Tonjong, Brebes

13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Harli
Terlapor: 30 PPK di Kalimantan Barat

21/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Wisnu Ardiyanyo
Terlapor: KPU Provinsi Sumsel, KPU Kabupaten Empat Lawang

24/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Jarse Roba
Terlapor: KPU Provinsi Maluku Utara

Ditolak:

009/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Dian Islamiati Fatwa
Terlapor: KPU RI

05/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Anthon Sihombing
Terlapor: KPU Kabupaten Asahan

14/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Arnanto Nurprabowo
Terlapor: KPU Kabupaten Subang, KPU Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang

17/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
Pelapor: Tatang Adiwiyono
Terlapor: KPU Kabupaten Tulung Agung



BPN Ajukan 51 Bukti ke MK, Termasuk Laporan yang Ditolak Bawaslu:

[Gambas:Video 20detik]


(lir/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed