Faisal Basri: Harga BBM Meroket, Impeachment Wapres

Jakarta - Tragedi bom Bali II tidak dapat membendung kekecewaan masyarakat atas kenaikan harga BBM yang dianggap gila-gilaan. Pemerintah dinilai tidak paham dengan kondisi ekonomi yang makin menghimpit. "Keadaan lagi seperti ini BBM malah dinaikkan, itu gila namanya. Inflasi bisa mencapai 12,5 %. Pemerintah bebal sekali dan sangat tidak paham dengan kondisi yang paling rentan sekali pun," cecar pengamat ekonomi Faisal Basri. Kritikan pedas itu dikatakan Dosen Fakultas Ekonomi UI Faisal Basri dalam acara "Setahun Pemerintahan SBY-JK" di kantor Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Jalan Sawo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2005).Kesalahan fatal dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan SBY-JK, lanjut Faisal, terletak pada banyaknya 'permainan para saudagar' yang ikut dalam kursi pemerintahan pusat. "Rupiah tidak pernah tenang, karena sebagian dari mereka (pemerintah pusat) itu adalah spekulan," sindir Faisal. Tidak hanya sindiran yang dikemukakan. Faisal juga menyebut dua nama yang dianggap sebagai 'pemain' dalam pemerintahan pusat, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie. "JK dan Bakrie sudah tidak dapat ditolerir lagi untuk melakukan bisnis mereka di kabinet," tegas Faisal. Selama satu tahun pemerintahan SBY-JK, menurut Faisal, sudah saatnya untuk menghentikan eksperimen kebijakan politk. Sebab, rakyat yang sudah menderita, tidak mampu lagi menanggung beban ekonomi yang makin berat. "Kalau kelakuannya begini terus, maka kita harus melakukan proses awal impeachment terhadap Wakil Presiden," ungkap Faisal bersemangat. Faisal melanjutkan, dusta demi dusta telah dilakukan. Akibatnya, rakyat akan menghadapi situasi yang lebih berat bila kondisi keterpurukan ini terus terjadi. "Kezaliman JK dan Bakrie sudah tidak ada batasnya," tuding Faisal.Setali tiga uang. Ketua P2D Todung Mulya Lubis menambahkan, kekuasaan politik Wakil Presiden Jusuf Kalla memang sangat besar. Tetapi dualisme kepemimpinan ini, tutur Todung, tidak pernah diakui pemerintah."Tidak ada di republik ini Wakil Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ini biayanya besar. Apalagi ada kepentingan saudagar di dalam kabinet," urai Todung. Menurut Todung yang juga praktisi hukum, kondisi ini menjadikan bangsa Indonesia mengalami frustasi politik yang luar biasa. "Saat ini telah terjadi ketidakjelasan, bahkan ketegangan dalam keanggotaan susunan politik, misalnya antara peran jabatan Presiden dan Wakil Presiden," papar Todung. (ism/)