Di Makassar, 532 Keluarga Mampu Dapat Dana Kompensasi

Di Makassar, 532 Keluarga Mampu Dapat Dana Kompensasi

- detikNews
Kamis, 06 Okt 2005 21:24 WIB
Makassar - Banyaknya protes warga tentang dana kompensasi BBM yang salah sasaran mulai terbukti. Di Makassar, sedikitnya 532 Kartu Kompensasi Bahan Bakar Minyak (KKB) yang disalurkan di 14 kecamatan ternyata salah sasaran ke tangan warga yang dikategorikan mampu."Sebanyak 523 kasus dari 62 ribu kartu kompensasi BBM yang dibagikan salah sasaran," kata kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sunaryo,di kantor Walikota Makassar, Jalan Balai Kota, Makassar, Kamis (06/10/2005).Hal ini diungkapkannya dalam pertemuan rapat koordinasi penyaluran dana kompensasi BBM. Rapat ini juga dihadiri Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, dan lurah beserta camat se-Kota Makassar.Diakui Sunaryo, semula BPS mengajukan 64 ribu warga miskin sesuai hasil pencatatan dari 14 kecamatan. Namun, hasil seleksi dari pusat, yang berhak mendapatkan kompensasi BBM di Makassar hanya sebanyak 62.926 keluarga kepala keluarga. Dan ternyata, hasil koordinasi lurah dan camat ditemukan 532 salah sasaran. "Oh iya, masih terus dilakukan pengecekan lapangan. Mereka yang dikategorikan mampu akan ditarik kartunya," tegas Sunaryo.Selain itu, BPS juga menemukan banyak warga yang mendapatkan kartu dana kompensasi BBM yang ganda. "Sebanyak 316 warga kurang mampu yang mendapat kartu kompensasi BBM ganda," ungkapnya.Akibat tidak akuratnya pendataan, dalam tiga hari terakhir, ratusan warga silih berganti mendatangi kantor Walikota Makassar dan kantor BPS Makassar, di Jl Racing Center, untuk memprotes tidak jelasnya pendataan keluarga miskin yang layak dapat dana kompensasi.Penambahan penerima kompensasiRencananya, Pemerintah Kota Makassar akan menambah jumlah penerima dana kompensasi. "Untuk Makassar ada sekitar 53.428 kepala keluarga yang merupakan data tambahan baru. Jumlah ini kemungkinan akan terus bertambah," jelas Ilham Arief Sirajuddin, Walikota Makassar.Agar kesalahan pendataan tidak terulang lagi, Ilham berjanji akan meminta ketua RW, ketua RT dan lurah untuk terjun langsung ke lapangan untuk mengecek data sebanyak 53 ribu yang tersebar di 14 kecamatan. (ahm/)


Berita Terkait