Muhammadiyah Jawab Cerita Hasto soal Pengisian Posisi Mendag 2014

Jakarta - Muhammadiyah menjawab cerita Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait proses penentuan Menteri Perdagangan (Mendag) pada 2014. Menurut Muhammadiyah, secara organisasi pihaknya tak pernah ikut campur soal kabinet atau urusan pemerintahan.

"Kita dari dulu, kita tidak ikut campur. Kita gerakan kultural, gerakan kultural dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, urusan kabinet, urusan pemerintahan kita tidak ikut," ucap Ketua PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas, saat dihubungi detikcom, Senin (27/4/2019).

Dia menyatakan Muhammadiyah adalah ormas dan secara struktural tak ikut-ikutan proses pemilihan menteri. Yunahar mengatakan kalau pun ada yang ditawari menjadi menteri, itu merupakan komunikasi pribadi.

Baca juga: Sekjen PDIP: Tahun 2014, Mega Sarankan Jokowi Pilih Mendag dari Muhammadiyah

"PP Muhammadiyah ormas saja. Struktural tdak ikut-ikut, kalau ada yang ditawari ya urusan pribadi saja. Kalau ada tokoh Muhammadiyah yang dipercaya, ya itu urusan pribadi. Nggak melalui Muhammadiyah, nggak pernah. Kalau partai mungkin bisa," ucap Yunahar.

Sebelumnya, Hasto bercerita soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkonsultasi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tentang susunan kabinet periode pada 2014. Hasto mengatakan Mega berpesan agar Mendag berasal dari Muhammadiyah.

Menurut Hasto, Megawati ingin mengembalikan peran Islam dalam perdagangan di Indonesia. Karena itu, memberikan kursi kepada kader Muhammadiyah menjadi salah satu jalan.

"Maka Bu Mega berpesan pada Pak Jokowi untuk kembalikan Islam kepada jalan perdagangan, pada jalan ekonomi umat itu. Sehingga Bu Mega berpesan Muhammadiyah sebaiknya memegang Menteri Perdagangan agar membantu membasmi ketidakadilan dan mengembalikan kepada rakyat Islam yang membangun perekonomian rakyat," ujarnya, di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (26/5).

Mendapat saran itu, kata Hasto, Jokowi bertanya kepada sang ketum terkait peran kader Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinetnya. Megawati, kata dia, pun lantas berpesan agar kader NU dapat diberikan bangku Menteri Sosial. Sebab, NU sejak lama selalu dekat dengan rakyat kecil.


Bowo Mau Ubah BAP Terkait Mendag, KPK: Masih Ada Bukti Lain:

(aik/haf)