Minggu 26 Mei 2019, 20:27 WIB
Sekjen PDIP: Tahun 2014, Mega Sarankan Jokowi Pilih Mendag dari Muhammadiyah
Foto: Hasto (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menceritakan perihal Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang pernah menyarankan ke Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih kader Muhammadiyah menjadi Menteri Perdagangan (Mendag). Hal itu terjadi kala Jokowi berkonsultasi dengan Mega mengenai susunan kabinetnya pada 2014 lalu.
"Saya masih ingat ketika Pak Jokowi berkonsultasi kepada Bu Mega tentang susunan kabinetnya pada 2014," ujar Hasto di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2019).
Hasto mengatakan, kepada Jokowi, Megawati berpesan untuk mengembalikan peran Islam dalam perdagangan di Indonesia. Karena itu, memberikan kursi kepada kader Muhammadiyah menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan peran umat Islam dalam membangun perekonomian rakyat.
"Maka Bu Mega berpesan pada Pak Jokowi untuk kembalikan Islam kepada jalan perdagangan, pada jalan ekonomi umat itu. Sehingga Bu Mega berpesan Muhammadiyah sebaiknya memegang Menteri Perdagangan agar membantu membasmi ketidakadilan dan mengembalikan kepada rakyat Islam yang membangun perekonomian rakyat," ujarnya.
Mendapat saran itu, kata Hasto, Jokowi bertanya kepada sang ketum terkait peran kader Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinetnya. Megawati, kata dia, pun lantas berpesan agar kader NU dapat diberikan bangku Menteri Sosial. Sebab, NU sejak lama selalu dekat dengan rakyat kecil.
"Terus Jokowi nanya, NU-nya bagaimana? Kalau berbicara orang miskin akibat ketidakadilan selama orde baru maka kita lihat yang di bawah yang sering diperlakukan tidak adil adalah orang Islam khususnya keluarga islam Nahdliyin dan PDIP Marhain. Marhain kaum dhuafa sama sama saja," ujar Hasto.
"Maka Bu Mega berpesan jadikan lah orang NU untuk ngurusin rakyat misalnya untuk kementrian kesejahteraan sosial misalnya seperti itu," sambungnya.
Hasto menjelaskan, saran yang diberikan Mega kepada Jokowi itu bukan tanpa pertimbangan. Saran tersebut diberikan berdasarkan pada sejarah Islam saat masuk ke Indonesia. Yakni melalui proses kulturalisasi dan jalan damai.
"Maka inilah sebenarnya kesadaran sejarah kita bersama. Kita yakini bersama Islam masuk ke Indonesia mausk proses akulturasi kebudayaan dengan jalan damai. Dan inilah jadi semangat kita bersama untuk membangun optimisme di masa depan. Bahwa pancasila mampu bersemesta dengan baik dan seluruh agama," ungkapnya.
Hasto pun meyakini pada periode ini, kader Muhammadiyah dan NU, akan kembali dipertimbangkan menjadi menteri di kabinet Jokowi. Namun, dia menyerahkan persoalan tersebut kepada sang presiden.
"Kalau susunan kabinet boleh saja beredar usulan-usulan wajar namanya orang berikan aspirasi tapi jumlah menteri kan terbatas maka Pak Jokowi akan memilih yang terbaik," kata Hasto.
(yld/mae)
"Saya masih ingat ketika Pak Jokowi berkonsultasi kepada Bu Mega tentang susunan kabinetnya pada 2014," ujar Hasto di kantor PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (26/5/2019).
Baca juga: Godok Kabinet Baru, Jokowi: Yang Bisa Kerja |
Hasto mengatakan, kepada Jokowi, Megawati berpesan untuk mengembalikan peran Islam dalam perdagangan di Indonesia. Karena itu, memberikan kursi kepada kader Muhammadiyah menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan peran umat Islam dalam membangun perekonomian rakyat.
"Maka Bu Mega berpesan pada Pak Jokowi untuk kembalikan Islam kepada jalan perdagangan, pada jalan ekonomi umat itu. Sehingga Bu Mega berpesan Muhammadiyah sebaiknya memegang Menteri Perdagangan agar membantu membasmi ketidakadilan dan mengembalikan kepada rakyat Islam yang membangun perekonomian rakyat," ujarnya.
Mendapat saran itu, kata Hasto, Jokowi bertanya kepada sang ketum terkait peran kader Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinetnya. Megawati, kata dia, pun lantas berpesan agar kader NU dapat diberikan bangku Menteri Sosial. Sebab, NU sejak lama selalu dekat dengan rakyat kecil.
"Terus Jokowi nanya, NU-nya bagaimana? Kalau berbicara orang miskin akibat ketidakadilan selama orde baru maka kita lihat yang di bawah yang sering diperlakukan tidak adil adalah orang Islam khususnya keluarga islam Nahdliyin dan PDIP Marhain. Marhain kaum dhuafa sama sama saja," ujar Hasto.
"Maka Bu Mega berpesan jadikan lah orang NU untuk ngurusin rakyat misalnya untuk kementrian kesejahteraan sosial misalnya seperti itu," sambungnya.
Hasto menjelaskan, saran yang diberikan Mega kepada Jokowi itu bukan tanpa pertimbangan. Saran tersebut diberikan berdasarkan pada sejarah Islam saat masuk ke Indonesia. Yakni melalui proses kulturalisasi dan jalan damai.
"Maka inilah sebenarnya kesadaran sejarah kita bersama. Kita yakini bersama Islam masuk ke Indonesia mausk proses akulturasi kebudayaan dengan jalan damai. Dan inilah jadi semangat kita bersama untuk membangun optimisme di masa depan. Bahwa pancasila mampu bersemesta dengan baik dan seluruh agama," ungkapnya.
Baca juga: Jokowi Sebut Ketum HIPMI Cocok Jadi Menteri |
Hasto pun meyakini pada periode ini, kader Muhammadiyah dan NU, akan kembali dipertimbangkan menjadi menteri di kabinet Jokowi. Namun, dia menyerahkan persoalan tersebut kepada sang presiden.
"Kalau susunan kabinet boleh saja beredar usulan-usulan wajar namanya orang berikan aspirasi tapi jumlah menteri kan terbatas maka Pak Jokowi akan memilih yang terbaik," kata Hasto.
(yld/mae)
